Empat Arahan Presiden untuk Antisipasi Karhutla

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami musim kemarau pada bulan Agustus mendatang.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu saat memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurut Presiden, antisipasi terhadap karhutla harus dilakukan secara menyeluruh.

"Kita masih memiliki persiapan paling ndak satu bulan untuk mengingatkan ini. Meskipun, seingat saya bulan Januari atau Februari kita sudah membahas sebuah rapat besar di sini," kata Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.go.id.

Presiden pun memberikan empat arahan di dalam ratas tersebut. Pertama, Presiden mengingatkan pentingnya manajemen di lapangan yang terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik.

Baca juga: Menteri LHK: Pencegahan Karhutla Butuh Peran Bersama

Area rawan hotspot, menurut Presiden, harus terus diperbarui dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengawasan dengan sistem dashboard.

"Dan saya lihat seperti kemarin di Riau, Polda Riau saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung dashboard itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail," kata Presiden.

Menurut dia, bila seluruh wilayah yang memiliki kawasan rawan hotspot mengaplikasikan sistem yang serupa, maka akan mempermudah proses pengawasan.

Selain instrumen teknologi, Presiden mengatakan, infrastruktur pengawasan hingga ke tingkat bawah harus berjalan maksimal.

Menurut dia, kepala daerah, pangdam, dan kapolda, serta jajaran di bawahnya harus cepat tanggap bila mendapati adanya informasi mengenai keberadaan hotspot.

"Ini juga gunakan babinsa, babinkamtibmas, kepala desa. Ini gunakan, karena memang api ini kalau masih kecil, kalau bisa kita selesaikan akan lebih efektif, lebih efisien dari pada sudah membesar baru kita pontang-panting," kata dia.

Baca juga: Doni Monardo: Hindari Asap Karhutla agar Selamat dari Bahaya Covid-19

Ketiga, Presiden meminta agar penegakkan hukum berjalan lebih tegas. Sebab, 99 persen kasus kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia, baik itu disengaja atau karena kelalaian.

"Oleh sebab itu, penegakkan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Terakhir, Presiden meminta gar penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten guna mencegah kebakaran di lahan ini.

Menurut dia, berbagai teknologi seperti sekat kanal, embung, sumur bor dan teknologi pembasahan lainnya sudah dilakukan selama ini. Namun, ia mengingatkan, agar penerapannya di lapangan dapat berjalan lebih konssten.