2,6 Juta Hektar Lahan Gambut Diprioritaskan untuk Direstorasi Tahun Ini

Kompas.com - 14/02/2020, 20:03 WIB
Warga melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di desa Ganepo, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (2/10/2019).Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalteng masih terjadi meski hujan mulai turun. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di desa Ganepo, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (2/10/2019).Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalteng masih terjadi meski hujan mulai turun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 2,6 juta hektar lahan gambut akan diprioritaskan untuk direstorasi pada 2020 atau tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Restorasi Gambut ( BRG) Nazier Foead usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"Dalam kajian kami yang perlu direstorasi prioritasnya ada 2,6 juta hektar. Nah itu dihitung karena kerusakan, bekas terbakar, dan mencegah kebakaran lagi," ujar Nazier.

Nazier mengatakan, dari 2,6 juta hektar lahan gambut tersebut terdapat 900.000 hektar lahan yang berada di luar konsesi dan 1,7 jita hektare lahan sisanya berada dalam konsesi.

Baca juga: Badan Restorasi Gambut Sebut Riau dan Aceh Waspada Karhutla

Bagi lahan yang di luar konsesi, kata dia, pihaknya telah bekerja sama dengan mitra-mitra tertentu dalam rangka restorasi gambut.

Mulai dari pembasahan dan infrastruktur pembasahan gambut itu sendiri.

"Diperkirakan cakupan luasnya, perkiraan kami sekitar 780.000 sampai 2019. Jadi masih ada 120.000 (yang belum tertangani)," kata dia.

Jumlah tersebut, kata dia, akan dikerjakan tahun ini sembari menjaga restorasi yang sudah dilakukan tahun sebelumnya agar tak rusak lagi.

Baca juga: Awal 2020, Karhutla di Riau Hanguskan 1 Hektar Lahan Gambut

Sementara bagi lahan gambut konsesi, terdapat 550.000 hektar di antaranya yang digunakan sebagai lahan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan.

Dari luasan tersebut, pihaknya bersama tim dari Kementerian Pertanian dan pakar gambut universitas telahmemberikan bimbingan dan supervisi kepada 90 lebih perusahaan. Luasnya mencapai 399.000 hektare.

"Jadi masih utang 150.000 hektar. Sisanya 1,2 juta hektar di HTI, disupervisi oleh Kementerian LHK," kata dia.

Sebab, upaya restorasi ini pekerjaan yang panjang, kata dia, malah terobosan ilmiah agar lahan tersebut tetap produktif dilakukan.

Utamanya untuk menjaga agar lahan gambut tersebut tetap basah agar tak mudah terbakar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

Nasional
Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Nasional
Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Nasional
PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X