2,6 Juta Hektar Lahan Gambut Diprioritaskan untuk Direstorasi Tahun Ini

Kompas.com - 14/02/2020, 20:03 WIB
Warga melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di desa Ganepo, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (2/10/2019).Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalteng masih terjadi meski hujan mulai turun. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga melakukan pemadaman kebakaran lahan gambut di desa Ganepo, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (2/10/2019).Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalteng masih terjadi meski hujan mulai turun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 2,6 juta hektar lahan gambut akan diprioritaskan untuk direstorasi pada 2020 atau tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Restorasi Gambut ( BRG) Nazier Foead usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"Dalam kajian kami yang perlu direstorasi prioritasnya ada 2,6 juta hektar. Nah itu dihitung karena kerusakan, bekas terbakar, dan mencegah kebakaran lagi," ujar Nazier.

Nazier mengatakan, dari 2,6 juta hektar lahan gambut tersebut terdapat 900.000 hektar lahan yang berada di luar konsesi dan 1,7 jita hektare lahan sisanya berada dalam konsesi.

Baca juga: Badan Restorasi Gambut Sebut Riau dan Aceh Waspada Karhutla

Bagi lahan yang di luar konsesi, kata dia, pihaknya telah bekerja sama dengan mitra-mitra tertentu dalam rangka restorasi gambut.

Mulai dari pembasahan dan infrastruktur pembasahan gambut itu sendiri.

"Diperkirakan cakupan luasnya, perkiraan kami sekitar 780.000 sampai 2019. Jadi masih ada 120.000 (yang belum tertangani)," kata dia.

Jumlah tersebut, kata dia, akan dikerjakan tahun ini sembari menjaga restorasi yang sudah dilakukan tahun sebelumnya agar tak rusak lagi.

Baca juga: Awal 2020, Karhutla di Riau Hanguskan 1 Hektar Lahan Gambut

Sementara bagi lahan gambut konsesi, terdapat 550.000 hektar di antaranya yang digunakan sebagai lahan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan.

Dari luasan tersebut, pihaknya bersama tim dari Kementerian Pertanian dan pakar gambut universitas telahmemberikan bimbingan dan supervisi kepada 90 lebih perusahaan. Luasnya mencapai 399.000 hektare.

"Jadi masih utang 150.000 hektar. Sisanya 1,2 juta hektar di HTI, disupervisi oleh Kementerian LHK," kata dia.

Sebab, upaya restorasi ini pekerjaan yang panjang, kata dia, malah terobosan ilmiah agar lahan tersebut tetap produktif dilakukan.

Utamanya untuk menjaga agar lahan gambut tersebut tetap basah agar tak mudah terbakar.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X