KILAS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Diharapkan Capai 104 Juta jiwa

Kompas.com - 11/06/2020, 16:21 WIB
Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan ShutterstockIlustrasi kartu BPJS Kesehatan

KOMPAS.com - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, jumlah penduduk yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Juli 2020 ditargetkan menyentuh angka 104 juta jiwa.

“Harapan kami, jumlah DTKS Juli 2020 meningkat sekitar 6,7 juta jiwa,” kata Iqbal, Kamis (11/6/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk diketahui, DTKS merupakan acuan dalam penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).

Untuk itu, menurut Iqbal, semua pihak terkait harus mendukung penyempurnaan DTKS.

Baca juga: KPK Terbitkan Edaran soal Penggunaan DTKS untuk Penyaluran Bansos

Iqbal menyatakan, pihaknya mendukung penyempurnaan DTKS dengan menginstruksikan BPJS Kesehatan kantor cabang untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial ( Dinsos).

“DTKS setidaknya terbit setiap enam bulan sekali. DTKS termutakhir yang terbit pada Januari 2020 mencatat jumlah 97,3 juta jiwa," kata Iqbal.

Untuk itu, kata dia, masyarakat perlu didorong proaktif mengecek status peserta PBI. Caranya dengan menghubungi Dinsos, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau BPJS Kesehatan Care Center melalui 1500400 dan akun media sosialnya,

Iqbal pun berharap, pemerintah daerah (pemda) juga turut melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 99, Pasal 102, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

Baca juga: KPK: Banyak Pemda Belum Perbarui DTKS

“BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan masyarakat ke dalam DTKS. Oleh karena itu, diharapkan pemda berperan aktif mendata dan mendaftarkan penduduk tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Iqbal.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X