KILAS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Diharapkan Capai 104 Juta jiwa

Kompas.com - 11/06/2020, 16:21 WIB
Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan ShutterstockIlustrasi kartu BPJS Kesehatan

KOMPAS.com - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, jumlah penduduk yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Juli 2020 ditargetkan menyentuh angka 104 juta jiwa.

“Harapan kami, jumlah DTKS Juli 2020 meningkat sekitar 6,7 juta jiwa,” kata Iqbal, Kamis (11/6/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk diketahui, DTKS merupakan acuan dalam penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).

Untuk itu, menurut Iqbal, semua pihak terkait harus mendukung penyempurnaan DTKS.

Baca juga: KPK Terbitkan Edaran soal Penggunaan DTKS untuk Penyaluran Bansos

Iqbal menyatakan, pihaknya mendukung penyempurnaan DTKS dengan menginstruksikan BPJS Kesehatan kantor cabang untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial ( Dinsos).

“DTKS setidaknya terbit setiap enam bulan sekali. DTKS termutakhir yang terbit pada Januari 2020 mencatat jumlah 97,3 juta jiwa," kata Iqbal.

Untuk itu, kata dia, masyarakat perlu didorong proaktif mengecek status peserta PBI. Caranya dengan menghubungi Dinsos, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau BPJS Kesehatan Care Center melalui 1500400 dan akun media sosialnya,

Iqbal pun berharap, pemerintah daerah (pemda) juga turut melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 99, Pasal 102, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

Baca juga: KPK: Banyak Pemda Belum Perbarui DTKS

“BPJS Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan masyarakat ke dalam DTKS. Oleh karena itu, diharapkan pemda berperan aktif mendata dan mendaftarkan penduduk tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Iqbal.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X