Ironi Alat Pelindung Diri

Kompas.com - 20/06/2020, 18:34 WIB
Iswanto (43) penjahit difabel menyelesaikan pembuatan pakaian hazmat di Desa Tonggalan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (26/3/2020). Pembuatan pakaian hazmat atau perlengkapan dari Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis pesanan salah satu rumah sakit di Yogyakarta tersebut sudah sesuai dengan standart keamanan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/hp. Hendra NurdiyansyahIswanto (43) penjahit difabel menyelesaikan pembuatan pakaian hazmat di Desa Tonggalan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (26/3/2020). Pembuatan pakaian hazmat atau perlengkapan dari Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis pesanan salah satu rumah sakit di Yogyakarta tersebut sudah sesuai dengan standart keamanan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/hp.

SETELAH lebih dari tiga bulan sejak awal Maret 2020 mendapat kepercayaan sebagai Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk memaparkan hasil kerja tim yang saya pimpin ini di depan Presiden Joko Widodo.

Untuk kali pertama, Presiden Jokowi menyambangi markas besar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).

Seluruh hasil kerja yang telah dilakukan oleh tim pakar, yang beranggotakan 95 ahli senior dan 27 pakar muda dari berbagai disiplin ilmu ini, kami paparkan di hadapan Presiden Jokowi.

Salah satu pencapaian yang kami sampaikan adalah keberhasilan Indonesia memproduksi alat pelindung diri (APD).

Baju hazmat berwarna putih yang selalu digunakan para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, memang menjadi perangkat penting yang harus dikenakan agar tidak terpapar oleh pasien Covid-19.

Kebutuhan akan APD memang langsung melonjak pesat seiring dengan peningkatan masyarakat Indonesia yang terpapar Covid-19.

Puluhan rumah sakit serta kantor-kantor dinas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia mengeluhkan minimnya sarana APD terutama baju hazmat.

Tak heran, dalam beberapa kesempatan tayangan berita di televisi memperlihatkan para tenaga kesehatan di sejumlah daerah terpaksa menggunakan jas hujan plastik seharga Rp 10.000 untuk melindungi diri agar tidak terpapar Covid-19.

Padahal, jas hujan tersebut sangat tidak direkomendasikan dan jauh dari kata aman agar tidak terpapar Covid-19. Namun, pertimbangannya pasti daripada sama sekali tidak mengenakan alat pelindung.

Para pekerja PT Pan Brothers membuat masker, ada juga alat pelindung diri, hazardous material atau hazmat buat dokter dan perawat yang menangani pasien Covid-19Dok. Youtube Para pekerja PT Pan Brothers membuat masker, ada juga alat pelindung diri, hazardous material atau hazmat buat dokter dan perawat yang menangani pasien Covid-19

Keterbatasan APD selama masa pandemi Covid-19 memang tak lepas dari ketergantungan Indonesia yang selama ini selalu mengimpor dari luar negeri.

Dalam situasi pandemi global yang dialami merata di berbagai belahan negara di dunia, tentu negara-negara yang selama ini mengekspor APD ke Indonesia otomatis akan membatasi kuota pengirimannya.

Hal itu tak bisa disalahkan karena mereka juga membutuhkan barang tersebut untuk mengatasi persoalan yang sama seperti dialami di Indonesia.

Hukum supply and demand pun akhirnya berlaku. Tingginya kebutuhan akan APD yang meningkat pesat berbanding lurus dengan kenaikan harga yang signifikan.

Jika sebelum terjadi pandemi Covid-19 harga normal hazmat hanya berkisar Rp 150.000, namun per April 2020 ketika pandemi mencapai puncaknya, harganya sudah melonjak hingga Rp 900.000.

Kami dari Tim Pakar dengan berbagai keahlian yang kami miliki tentu merasa terpanggil dengan situasi seperti ini.

Sudah sedemikian bodohkah bangsa ini sehingga untuk membuat baju hazmat sendiri saja kita tidak mampu?

Pada 3 April 2020 akhirnya kami menginisiasi untuk menjajaki kemungkinan memproduksi baju hazmat di negeri sendiri.

Rapat melalui sarana Zoom Meeting kami lakukan dari markas besar dari kantor BNPB.

Peserta rapat antara lain perwakilan dari Kementerian Perindustrian, perwakilan WHO di Indonesia, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ketua APSyFI, Ketua INWA serta beberapa tokoh lain yang ahli di bidangnya masing-masing.

Hasilnya ternyata positif. Pihak-pihak yang terkait menyatakan sanggup untuk memproduksi APD sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Satu hal yang mengharukan semua yang terlibat merasa terpanggil dengan situasi pandemi yang terjadi saat ini.

Sebagai langkah awal, protipe APD buatan sendiri dicoba diproduksi oleh beberapa pabrik tekstil yang ada di Bandung, Solo, serta Ungaran. Tak sampai sepekan prototipe hazmat pun sudah selesai dikerjakan.

Desainer Anne Avantie turut memproduksi baju hazmat yang nantinya akan dikirimkan ke rumah sakit yang membutuhkan APD.Dok. Anne Avantie Desainer Anne Avantie turut memproduksi baju hazmat yang nantinya akan dikirimkan ke rumah sakit yang membutuhkan APD.

Namun, barang ini tidak serta merta bisa langsung digunakan dan memberikan perlindungan tertinggi karena masih membutuhkan uji standar lagi yang diakui oleh WHO yaitu uji ISO 16604.

Contoh APD pun harus dikirimkan ke New York, AS. Tantangan kembali menghadang. Ternyata untuk mendapatkan pengesahan ISO 16604 dibutuhkan waktu sedikitnya dua bulan.

Kami pun meminta bantuan Kementerian Luar Negeri untuk memerintahkan Konjen RI di New York untuk mengawal proses rekomendasi ini bisa lebih cepat. Namun, lagi-lagi rintangan terjadi.

Contoh hazmat yang pertama dikirim ternyata gagal melewati proses pengujian dengan berbagai alasan. Contoh kedua pun dikirimkan dengan berbagai revisi yang telah dilakukan.

Alhamdulillah, hazmat produksi Indonesia pun bisa lolos uji ISO 16604 dengan waktu sekitar sebulan setelah mendapat kawalan ketat dari Konjen RI di New York.

Pengujian hazmat produk Indonesia pun bukan satu-satunya dilakukan di Amerika Serikat. PT. Sritex Solo juga mengirim contoh produksinya ke Hong Kong dan Singapura untuk diuji.

Begitu pula APSyFI juga mengirim contohnya produknya ke Taiwan. Ternyata seluruh produksi mereka sukses mendapatkan rekomendasi. Baju hazmat yang dihasilkan Indonesia ini bahkan dinilai lebih baik dan hemat.

Dengan menggunakan bahan baku utama polyester woven, hazmat produk anak negeri ini bisa jauh lebih hemat karena selain harganya bisa 50 persen lebih murah, pemakaiannya pun bisa mencapai 10 kali pakai.

Adapun produk impor yang selama ini digunakan sifatnya disposable atau sekali pakai buang, jadi sifatnya menyerupai popok bayi atau pembalut wanita yang hanya bisa sekali pakai.

Selain itu polyester yang menjadi bahan baku utama hazmat ini juga sudah bisa diproduksi di Indonesia. Dengan kata lain, seluruh proses produksi hazmat ini 100 persen asli dari Indonesia.

Dengan rekomendasi ISO 16604 yang telah dimiliki Indonesia sejak awal Juni 2020, maka kesulitan pengadaan APD yang selama tiga bulan terakhir secara teori akan bisa teratasi.

Para produsen tekstil yang tergabung di asosiasi-asosiasi itu pun menyangggupi untuk memproduksi sebanyak 17 juta unit hazmat per bulan.

Itu artinya jauh di atas kebutuhkan APD selama tiga bulan terakhir ini yang sekitar 5 juta unit per bulannya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap APD karya anak negeri ini, produk tersebut pun kami beri nama INA United.

INA berarti Indonesia, sedangkan United menggambarkan rasa persatuan dari berbagai kalangan yang merasa terpanggil atas pandemi yang kini tengah melanda Indonesia.

Namun semulus itukah jalan INA United untuk bisa digunakan oleh para tenaga medis yang kini menjadi garda terdepan penanganan pandemi Covid-19?

Sungguh ironis memang. Ternyata jalan yang harus dilalui tetap saja terjal dan berliku.

Surat penawaran yang disampaikan kepada instansi terkait yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam hal pengadaan APD untuk mengatasi pandemi di negeri ini ternyata tak serta-merta berkenan menerima kehadiran INA United yang jelas-jelas adalah anak kandung sendiri.

Nining (45), salah seorang perawat khusus covid-19 RSUD Soekardjo Tasikmalaya sedang memakai hazmat saat hendak merawat pasien corona di ruang isolasi, Rabu (22/4/2020).KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Nining (45), salah seorang perawat khusus covid-19 RSUD Soekardjo Tasikmalaya sedang memakai hazmat saat hendak merawat pasien corona di ruang isolasi, Rabu (22/4/2020).

Predikat lulus ISO 16604 yang telah dimiliki, harga lebih murah, serta penggunaan yang lebih panjang, tak juga menjadi pertimbangan.

Produk impor dari China yang jelas-jelas lebih mahal serta masa pakai yang hanya sekali buang nampaknya sudah terlanjur membuat nyaman.

Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memang tak memiliki kewenangan sampai sejauh itu. Kami hanya berupaya mengabdi sesuai dengan keilmuan yang kami miliki.

Produsen-produsen tekstil yang sebelumnya sempat bergairah karena mesin-mesin produksinya akan kembali berputar setelah lebih tiga bulan vakum, kini seperti kembali lunglai. Kami pun hanya bisa berkata maaf karena kewenangan yang terbatas.

Dengan rekomendasi yang telah dimiliki, kami pun membebaskan para produsen tekstil tersebut memasarkan secara langsung APD yang telah mereka produksi ke rumah sakit yang memerlukannya.

Padahal, dengan kapasitas produksi yang mencapai 17 juta unit APD per bulan, bukan suatu yang mustahil INA United juga bisa diekspor ke negara-negara yang saat ini juga tengah berperang melawan pandemi Covid-19.

Mungkin, ketika suatu hari nanti keran ekspor INA United itu akhirnya terbuka, padahal sebaliknya Indonesia lebih menyukai mengimpor APD dari luar negeri, maka di situ orang akan mulai tersadar ternyata ada yang janggal di negeri kita Indonesia tercinta ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Disorot, Hubungan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Ketua DPR Minta Pemerintah Sigap Mitigasi dan Tangani Bencana Alam di Sejumlah Daerah

Nasional
Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Istana Ungkap 5 Langkah untuk Otsus Papua yang Kedua

Nasional
Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Soal Rumah Digeruduk Pengunjuk Rasa, Mahfud: Kali Ini Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

Nasional
Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Moeldoko Sebut Kondisi Geografis Jadi Kendala Tumpas Kelompok MIT

Nasional
Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Bila Reuni 212 Tetap Digelar di Monas, Polri Pastikan Bakal Bubarkan

Nasional
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden

Nasional
Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Jokowi Diminta Tak Dilematis Pilih Pengganti Edhy Prabowo

Nasional
Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Moeldoko Minta Masyarakat Tak Unjuk Kekuatan Respons Pemeriksaan Rizieq Shihab

Nasional
Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Satgas: Daerah Zona Merah Penularan Covid-19 Naik Hampir 2 Kali Lipat

Nasional
Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Keluarga Korban: Pemerintah Mau atau Tidak Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Sepanjang Rumah Sakit Declare, Kemenkes: Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Negara

Nasional
Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Sepekan, Angka Kematian Akibat Covid-19 Melonjak 35,6 Persen, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Usai Bubarkan 10 Lembaga, Menpan RB: Tak Tutup Kemungkinan Institusi Lain Dibubarkan Juga

Nasional
Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X