Partisipasi Masyarakat Ikut Pilkada saat Pandemi Dipengaruhi Kepercayaan pada KPU

Kompas.com - 19/06/2020, 18:04 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fisip UI Sri Budi Eko Wardani menilai, partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka kepada penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut dikarenakan saat ini situasi yang dihadapi masih berbahaya, yakni pandemi Covid-19.

"Ini tantangan penyelenggara sejauh mana kemandirian penyelenggara dalam situasi pandemi. Ini justru membutuhkan pemahaman teritorial bagaimana dengan DPR/pemerintah untuk memutuskan hal-hal terkait pelaksanaan pilkada," ujar Sri dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Ada Covid-19, Pilkada 2020 Dinilai Belum Jadi Prioritas Masyarakat

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan pada April lalu, partisipasi pemilih di Negeri Ginseng itu yaitu sebanyak 66 persen dan dianggap terbaik dari sepanjang sejarah pemilu mereka.

Hal tersebut karena penyelenggara intens menyosialisasikan kode perilaku pemilih ketika datang ke TPS.

Masyarakatnya pun, kata dia, percaya kepada KPU dan pemerintah di sana sehingga mematuhi seluruh arahannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misal zona merah, kamu diam di rumah. Informasi apakah daerah ini aman, harus disampaikan. Kalau KPU bisa sinergikan data-data di mana saja lokasi pandemi dan meyakinkan publik bahwa (di situ) aman serta tidak ada orang luar datang ke situ yang berpotensi menularkan," kata dia.

Baca juga: Isu SARA Dinilai Tak Akan Lagi Laku di Pilkada Serentak 2020

Menurutnya, ajakan penyelenggara yang menjamin keamanan masyarakat dari Covid-19 untuk berpartisipasi merupakan ajakan yang paling manjur.

Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat dihadapkan pada prioritas ekonomi bukan politik.

"Kehadiran mereka di tempat pemungutan suara akan dipengaruhi berbagai pertimbangan," kata dia.

"Apalagi provinsi-provinsi yang menggelar (pilkada) kena zona merah, tapi paling tidak perspektif kedaruratan penyelenggara pemilih harus dimunculkan dalam bentuk protokol atau panduan pemilih yang jelas. Kalau masyarakat datang ke TPS aman, pulang tidak tertular," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.