Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Serukan Masyarakat Gotong-Royong Menuju Kebiasaan Baru

Kompas.com - 18/06/2020, 19:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyerukan masyarakat saling bergotong-royong sebagai modal untuk menghadapi kebiasaan baru yang produktif dan aman dari Covid-19.

"Kerja sama, gotong-royong dan kesinambungan ini harus terus dilaksanakan. Kami bangga bahwa masyarakat sudah banyak memahami hal ini," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Dengan gotong-royong, masyatakat bisa saling mengingatkan dan mengedukasi supaya dapat menasuki era new normal dengan perubahan perilaku.

Misalnya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: New Normal Transportasi, Tinggalkan Pola Setoran ke Majikan...

Adapun protokol kesehatan tersebut antara lain menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan.

Ia menyatakan hanya dengan cara tersebut masyarakat bisa tetap produktif dan aman dari penyebaran virus corona.

Untuk itu, ia meyakini bahwa masyarakat bisa mengatasi hal tersebut.

"Kita pasti mampu melawannya. Mari bergotong-royong karena inilah jiwa bangsa kita, bersama-sama bersatu untuk memerangi, menanggulangi sebaran Covid-19," ujar Yuri.

Sebelumnya, pemerintah melaporkan terjadinya penambahan kasus pasien meninggal sebanyak 63 orang. Sehingga, total kasus meninggal dunia sebanyak 2.339 orang.

Baca juga: Pancasila dan Ekologi Hukum di Era New Normal

Kemudian, penambahan kasus positif juga terjadi dalam 24 jam terakhir sebanyak 1.331 orang. Total kasus Covid-19 hingga kini mencapai 42.762 orang.

Sementara pasien sembuh bertambah 555 orang. Sehingga akumulasi keseluruhan sembuh hingga kini mencapai 16.798 orang.

Adapun, pasien berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 36.698 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 17.923 orang.

Akibat pandemi Covid-19 di Tanah Air, setidaknya terdapat 435 kota dan kabupaten dari 34 provinsi yang terdampak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com