Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sebut Menkeu Teken Anggaran Tambahan Pilkada Rp 1,02 Triliun

Kompas.com - 18/06/2020, 19:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut, anggaran tambahan Pilkada 2020 yang diusulkan pihaknya belum sampai ke KPU daerah penyelenggara Pilkada.

Usulan anggaran tersebut masih diproses di Kementerian Keuangan.

Namun, menurut Arief, pada Kamis (16/6/2020) ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani surat penetapan satuan bagian anggaran (SP-SABA), dokumen tentang alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan.

"Barusan saya dapat konfirmasi, SP-SABA, S-SABA itu surat perintah satuan anggaran belanja anggaran, itu sudah ditandatangani oleh ibu menteri," kata Arief di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2020).

Baca juga: Diajak Demokrat Berkoalisi di Pilkada Medan, PAN: Bobby Nasution Menguat di Internal Partai

Arief mengatakan, setelah SP-SABA diteken, masih ada sejumlah tahapan yang harus ditempuh.

KPU harus melakukan revisi daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) supaya anggaran dapat ditransfer ke KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota penyelenggara Pilkada.

"Masih ada tahapan yang harus dilakukan. Sudah masuk akunnya KPU, KPU kemudian akan melakukan revisi dan mendapatkan persetujuan Kemenkeu untuk dimasukkan ke dalam akun-akun masing-masing provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada," jelas Arief.

Arief menambahkan, dalam gelaran Pilkada, anggaran tidak dipegang oleh pihaknya, melainkan KPU daerah.

"Duitnya jangan dibayangkan di KPU, karena ini Pikada, duit tidak ada di sini," katanya.

Baca juga: PKPU soal Pilkada dalam Kondisi Wabah Belum Diundangkan, Ini Penjelasan KPU

Meski begitu, Arief berharap agar anggaran tambahan dapat segera dicairkan ke KPU daerah, karena tahapan Pilkada terus berjalan.

Anggaran tambahan itu bakal digunakan untuk pengadaan barang dan jasa protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Apalagi, dalam waktu dekat KPU daerah akan menggelar tahapan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan yang membutuhkan protokol kesehatan karena melibatkan interaksi banyak orang.

"Mohon bisa dikoordinasikan supaya bisa berjalan lebih cepat, karena teman-teman (KPU) di kabupaten/kota mulai deg-degan dan gelisah karena harus mengerjakan verifikasi faktual tanggal 24 (Juni)," kata Arief.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (11/6/2020), DPR bersama Menkeu dan Mendagri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

Baca juga: PKPU Protokol Kesehatan Pilkada Belum Ada, KPU Akan Terbitkan Surat Edaran

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com