Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Akui Bansos Belum Tersalurkan 100 Persen

Kompas.com - 17/06/2020, 15:37 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui bantuan sosial pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 belum tersalurkan 100 persen.

Juliari mengatakan, penyaluran bansos reguler di Kementerian Sosial saat ini terdiri dari dua program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako.

“Untuk PKH, Realisasi per bulan Juni ini sudah 95,4 persen yaitu 9,54 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima dana. Totalnya sekitar Rp 2,42 triliun,” kata Juliari dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6/2020). 

Baca juga: Tak Kebagian Bansos Covid-19, Ratusan Warga Blokade Jalan Nasional Sumut-Sumbar

Juliari mengatakan, di Juni ini, masih ada kurang lebih 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau dana kurang lebih sekitar Rp130 miliar.

“Insya Allah sampai akhir bulan ini bisa seluruhnya tersalurkan hingga pencapaian bisa 100 persen atau 10 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Adapun, untuk program bansos reguler kedua adalah Kartu Sembako atau bantuan pangan non-tunai.

Juliari menyebut progress penyalurannya hingga Juni 2020 telah mencapai 18,3 juta keluarga. 

Realisasi itu masih dibawah target yang ditetapkan yaitu menjangkau 20 juta keluarga penerima manfaat. 

Baca juga: Tak Kebagian Bansos Covid-19, Ratusan Warga Blokade Jalan Nasional Sumut-Sumbar

Menurut dia, belum tercapainya progress 100 persen disebabkan penyaluran bansos harus menyesuaikan protokol kesehatan.

Sebagian besar dari sisa penerima manfaat juga berada di wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

“Insya Allah di bulan depan kita bisa capai 20 juta warga untuk kartu sembako. Sehingga target 20 juta penerima manfaat bisa tercapai,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com