Sanksi bagi Moda Transportasi yang Tak Batasi Penumpang: Teguran hingga Denda

Kompas.com - 17/06/2020, 15:21 WIB
Penumpang duduk di dalam bus milik Pemprov DKI Jakarta di Stasiun Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2020). Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyediakan 50 unit bus sekolah yang akan mengangkut penumpang secara gratis untuk membantu mengurai penumpukan penumpang di stasiun-stasiun transportasi massal kereta api listrik (KRL) jurusan Bogor menuju Jakarta. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.

ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaPenumpang duduk di dalam bus milik Pemprov DKI Jakarta di Stasiun Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2020). Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyediakan 50 unit bus sekolah yang akan mengangkut penumpang secara gratis untuk membantu mengurai penumpukan penumpang di stasiun-stasiun transportasi massal kereta api listrik (KRL) jurusan Bogor menuju Jakarta. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut bahwa pihaknya akan menindak tegas operator moda transportasi yang melanggar ketentuan di masa adaptasi tatanan kehidupan baru (new normal) Covid-19.

Tindakan tegas itu mulai dari teguran hingga denda.

"Dalam Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan), pinalti atau sanksinya sudah cukup jelas, dari mulai yang teringan surat teguran sampai berupa denda," kata Adita di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2020).

Sebagaimana bunyi Permenhub terbaru bernomor 41 Tahun 2020, operator moda transportasi wajib membatasi kapasitas penumpang.

Baca juga: Kemenhub Sebut Masih Ada Penumpang Transportasi Umum yang Sulit Diatur

Adita mengatakan, sejak berlakunya aturan ini, pihaknya telah memberi hukuman pada pihak-pihak yang terbukti melanggar.

"Tentu kami akan konsisten mengimplementasikan aturan ini dan juga apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan," ujar Adita.

Namun demikian, Adita mengimbau seluruh operator sarana prasarana moda transportasi untuk patuh pada aturan.

Sebab, jika kedapatan melanggar, para operator jugalah yang akan dirugikan.

Menurut Adita, mematuhi aturan bertransportasi juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Bus Gratis Tujuan Jakarta Sepi Penumpang, Ini Komentar Dishub Kota Tangerang

Jika ada penumpang yang mengalami hal buruk saat berkendara di masa adaptasi new normal, bukan tidak mungkin penumpang hilang kepercayaan pada penyedia moda transportasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X