Pilkada di Tengah Wabah, KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi Lewat Media Massa

Kompas.com - 16/06/2020, 19:07 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih banyak memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Menurut KPI, di situasi pandemi Covid-19, media massa efektif untuk menginformasikan pemilih.

"Media itu menjadi kunci dari tingginya partisipasi pemilih pada era pandemi ini," kata Ketua KPI Agung Suprio dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (16/6/2020).

Baca juga: KPU Berencana Perpanjang Durasi Kampanye Pilkada di Media Massa

Agung mengatakan, dalam hal sosialisasi Pilkada, KPU dapat mencontoh pemilihan umum yang digelar Korea Selatan pada April kemarin.

Korea Selatan dinilai berhasil menggelar pemilihan umum di situasi pandemi lantaran tingkat partisipasi pemilih meningkat sebanyak 8,1 persen menjadi 66 persen. Bahkan, angka partisipasi itu merupakan yang tertinggi sejak 1992.

Agung menyebut, salah satu cara Korea Selatan meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menggencarkan sosialiasi lewat media massa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi kampanye itu dilakukan lewat media konvensional, pemerintah juga memberikan infografis lewat media konvensional, televisi dan radio, termasuk juga Youtube, dan itu kemudian menggerakkan masyarakat untuk kemudian memilih," ujar Agung.

Selain mendorong sosialisasi lewat media massa, KPI juga meminta KPU menambah durasi waktu kampanye calon kepala daerah di media.

Dari hasil evaluasi Pemilu 2019, KPI menilai bahwa KPU kurang memberi ruang bagi calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengkampanyekan diri mereka lewat media massa.

Dengan situasi pandemi Covid-19 di Pilkada kali ini, kampanye melalui media massa diyakini tidak hanya efektif untuk menginformasikan pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran virus.

"Kalau bisa memang sekarang ini diperpanjang waktunya di media sehingga masyarakat itu bisa mengenal kontestan lewat media," tutur Agung.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung

"Kami tentunya sudah mempunyai standar untuk proporsional atau adil kepada semua pihak atau kontestan yang ikut dalam Pilkada," lanjut dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.