Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/06/2020, 14:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, penting bagi banyak pihak untuk mengawasi pencairan anggaran tambahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Pasalnya, jumlah dana yang akan dicairkan tidak sedikit. Pengawasan harus dilakukan mulai dari teknis pencairan dana hingga distribusinya ke penyelenggara pemilu daerah.

"Kalau Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sudah berkomitmen akan mencairkan anggaran di bulan Juni untuk penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada, penting untuk dikawal teknis pencairannya itu seperti apa," kata Fadli dalam diskusi yang digelar virtual, Minggu (14/6/2020).

Baca juga: Pilkada 9 Desember, Risiko Penularan Covid-19, dan Ancaman Money Politic...

"Itu akan diambil dari pos anggaran yang mana, bagaimana mekanisme pencairannya dan distribusinya kepada KPU-KPU di daerah," tuturnya.

Selain itu, menurut Fadli, sebelum tahapan Pilkada dilanjutkan pada Senin (15/6/2020), penting bagi penyelenggara pemilu memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas penyelenggara Pilkada.

Ketersediaan APD harus dijamin sebab tahapan Pilkada tahun ini mulai digelar di masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, dengan sedikitnya sisa waktu jelang tahapan lanjutan, Fadli ragu APD terjamin ketersediaannya.

"Apakah itu masih memungkinkan pengadaan alat pelindung diri, perangkat kesehatan, atau memang itu sudah tersedia misalnya di level provinsi yang kemudian untuj didistribusikan saja? Ini yang penting untuk didetailkan sebelumnya," kata dia.

Menurut Fadli, dengan terbatasnya waktu penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR tetap harus menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 tidak menyebabkan meluasnya penularan Covid-19.

"Pilkada boleh dilanjutkan sepanjang itu dilaksanakan protokol kesehatan yang ketat," kata Fadli.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (11/6/2020), DPR bersama Menkeu dan Mendagri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan siap merealisasikan anggaran Rp 1,02 triliun demi menjamin kelanjutan tahapan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Juni.

Baca juga: Komisi II Usul Petugas Pilkada Pakai Stok APD Gugus Tugas atau Pemda

Sisa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Covid-19.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Nasional
Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Nasional
Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu 'Reshuffle' Rabu Pon 1 Februari

Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu "Reshuffle" Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Nasional
Kemlu: Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Masjid Kota Peshawar Pakistan

Kemlu: Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Masjid Kota Peshawar Pakistan

Nasional
Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kabinet Kencang Berembus, Ini Kegiatan Jokowi Selama Rabu Pon 1 Februari

Isu "Reshuffle" Kabinet Kencang Berembus, Ini Kegiatan Jokowi Selama Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Sidang Vonis Ricky Rizal atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 14 Februari

Sidang Vonis Ricky Rizal atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 14 Februari

Nasional
Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

Nasional
Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Dideklarasikan Sebentar Lagi

Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Dideklarasikan Sebentar Lagi

Nasional
Menpora: Arahan Presiden, Selama Tahun Politik Kegiatan Olahraga Jalan Terus

Menpora: Arahan Presiden, Selama Tahun Politik Kegiatan Olahraga Jalan Terus

Nasional
Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

Nasional
Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.