Perludem: Pencairan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,02 Triliun Harus Dikawal

Kompas.com - 14/06/2020, 14:47 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, penting bagi banyak pihak untuk mengawasi pencairan anggaran tambahan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Pasalnya, jumlah dana yang akan dicairkan tidak sedikit. Pengawasan harus dilakukan mulai dari teknis pencairan dana hingga distribusinya ke penyelenggara pemilu daerah.

"Kalau Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sudah berkomitmen akan mencairkan anggaran di bulan Juni untuk penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada, penting untuk dikawal teknis pencairannya itu seperti apa," kata Fadli dalam diskusi yang digelar virtual, Minggu (14/6/2020).

Baca juga: Pilkada 9 Desember, Risiko Penularan Covid-19, dan Ancaman Money Politic...

"Itu akan diambil dari pos anggaran yang mana, bagaimana mekanisme pencairannya dan distribusinya kepada KPU-KPU di daerah," tuturnya.

Selain itu, menurut Fadli, sebelum tahapan Pilkada dilanjutkan pada Senin (15/6/2020), penting bagi penyelenggara pemilu memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas penyelenggara Pilkada.

Ketersediaan APD harus dijamin sebab tahapan Pilkada tahun ini mulai digelar di masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, dengan sedikitnya sisa waktu jelang tahapan lanjutan, Fadli ragu APD terjamin ketersediaannya.

"Apakah itu masih memungkinkan pengadaan alat pelindung diri, perangkat kesehatan, atau memang itu sudah tersedia misalnya di level provinsi yang kemudian untuj didistribusikan saja? Ini yang penting untuk didetailkan sebelumnya," kata dia.

Menurut Fadli, dengan terbatasnya waktu penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR tetap harus menjamin bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 tidak menyebabkan meluasnya penularan Covid-19.

"Pilkada boleh dilanjutkan sepanjang itu dilaksanakan protokol kesehatan yang ketat," kata Fadli.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Peluncuran TV dan Radio Polri, Kapolri: Agar Lebih Dekat Masyarakat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Enam Saksi

Nasional
Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X