Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/06/2020, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, dukungan pemerintah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 tidak hanya dalam bentuk uang.

Pemerintah bersama DPR telah menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai dukungan penambahan anggaran Pilkada. Menurut Saan, dukungan itu juga bisa dalam bentuk barang.

"Di rapat kedua terakhir yang sebelumnya (antara DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu) kesimpulannya itu kan penyesuaian anggaran dan atau barang. Jadi tidak hanya fokus anggaran dana tapi juga di situ ada barang," kata Saan dalam diskusi yang digelar virtual, Minggu (14/6/2020).

Baca juga: Usul Pilkada Diundur, Ridwan Kamil: Keselamatan Masyarakat Harusnya Diutamakan

Barang yang dimaksud Saan misalnya kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas penyelenggara Pilkada.

Dalam usulan anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu, salah satu alokasi dana adalah untuk pengadaan APD. APD dibutuhkan lantaran tahapan Pilkada 2020 digelar dalam situasi pandemi Covid-19.

Menurut Saan, penyelenggara pemilu bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk ketersediaan APD.

Penyelenggara bisa menggunakan APD milik pemerintah atau gugus tugas seandainya memang ada persediaan.

"Apa yang ada di gugus tugas pusat, gugus tugas provinsi, kabupaten/kota pakai dulu yang belum terpakai, pasti banyak juga di gudang mereka itu APD-APD," tutur Saan.

"Barang itu bisa nanti dinilai, barang ini uang ada di gugus tugas, ini kalau misalnya sekian nilainya berapa kalau misalnya dikonversi ke anggaran," lanjutnya.

Saan melanjutkan, pencairan anggaran tambahan Pilkada hanya tinggal menunggu waktu.

Sementara, untuk melanjutkan tahapan Pilkada yang dimulai pada 15 Juni 2020 besok, KPU dapat lebih dulu menggunakan anggaran yang sudah ada.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR: Kalau Pilkada 2020 Diundur Lagi, Harus Mulai dari Awal

Menurut Saan, anggaran tambahan sifatnya hanya melengkapi kekurangan dana yang sebelumnya sudah ada.

"Ini kan tambahan anggaran, berarti kan sudah ada anggaran dong yang sudah penyelenggara alokasikan," tutur Saan.

"Bahwa di situ ada kekurangan mungkin iya, berapa kekurangannya, artinya bahwa yang sudah jadi komitmen dari pemerintah untuk pencairan anggaran sebagai bentuk tambahan ini kan soal waktu aja di bulan Juni kapan tanggalnya," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (11/6/2020), DPR bersama Menkeu dan Mendagri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan siap merealisasikan anggaran Rp 1,02 triliun demi menjamin kelanjutan tahapan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 15 Juni.

Baca juga: Pilkada 9 Desember, Risiko Penularan Covid-19, dan Ancaman Money Politic...

Sisa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Covid-19.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.