Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Terus Mendorong Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Kompas.com - 12/06/2020, 13:56 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, Indonesia terus menyuarakan pentingnya akses vaksin Covid-19 bagi negara-negara di dunia.

Dorongan tentang akses vasin Covid-19 yang terjangkau itu secara khusus juga telah didengungkan Indonesia dalam forum World Health Assembly (WHA) 73 yang digelar pada 18-19 Mei 2020.

"Di semua pertemuan internasional, Indonesia terus menyuarakan pentingnya aksesibilitas vaksin dengan harga terjangkau bagi semua negara, termasuk negara berkembang dan least developed countries," kata Menlu Retno Marsudi dalam diskusi "Tren Geopolitik Dunia di Tengah Covid-19" yang diselenggarakan DPP Golkar, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Update Vaksin Corona: Ada 39 Proyek Penelitian, 11 Sudah Dites pada Manusia

Ia mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 akan membawa perubahan signifikan bagi semua negara dalam menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menlu Retno menambahkan, Indonesia menjadi salah satu co-sponsor dalam resolusi WHA 73 yang salah satunya menghasilkan poin tentang aksesibilitas dan keterjangkauan vaksin Covid-19.

"Vaksin akan menjadi game changer. Karena itu, prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan soal accessibility dan affordability penting dikedepankan," ujar dia.

Indonesia pun telah menetapkan dua langkah strategis terkait pengembangan vaksin Covid-19.

Pertama, membangun pengembangan vaksin mandiri. Pengembangan vaksin mandiri ini memerlukan komitmen politik yang kuat.

Baca juga: Tanpa Vaksin, Herd Immunity Bisa Sebabkan 12,2 Juta Kematian di Indonesia

"Sekarang sudah mulai kita rintis dan ke depan tidak hanya memproduksi vaksin secara mandiri, tapi juga bertujuan untuk kemandirian industri obat-obatan. Dan ini tentu memerlukan komitmen politik yang sangat tinggi," ucap Retno.

Kedua, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Ia mengatakan, kerja sama melalui riset diperlukan, tetapi tetap bertujuan pada pengembangan secara mandiri.

"Kerja sama dengan pihak lain, dengan negara-negara lain. Keduanya kita jalankan secara bersamaan, tapi arahnya kepada kemandirian. Pandemi ini mengingatkan kita untuk segera membentuk kemandirian di bidang kesehatan," ujar Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com