Anggota Komisi V Kritik Aturan Baru Menhub soal Batasan Penumpang Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan kembali Permenhub Nomor 41 Tahun 2020.

Menurut Syahrul, batasan jumlah penumpang di transportasi umum yang diperbarui dalam Permenhub 41/2020 berpotensi meningkatkan jumlah kasus Covid-19.

"Kami meminta Kemenhub mempertimbangkan kembali penghapusan aturan pembatasan penumpang pada transportasi umum mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Keputusan ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Sambut New Normal, Kemenhub Revisi Aturan Transportasi

Ia mengingatkan, hingga saat ini status Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam belum dicabut pemerintah.

Maka, kata Syahrul, belum saatnya pemerintah melonggarkan pembatasan penumpang di transportasi umum.

"Segala hal berkenaan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk aturan pembatasan penumpang, kami kira belum layak untuk dihentikan," tutur Syahrul.

Syahrul pun meminta agar protokol kesehatan Covid-19 di sarana transportasi umum dan tempat-tempat publik lainnya tetap dilaksanakan secara ketat.

"Sebaiknya semua mode transportasi umum diperbolehkan kembali beroperasi, namun dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan serta pembatasan penumpang," ucapnya.

Baca juga: Aturan Baru, Ini Detail Batasan Penumpang Transportasi

Diberitakan, Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru terkait batasan jumlah penumpang dalam moda transportasi umum maupun pribadi.

Berdasarkan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020, batasan jumlah penumpang yang baru ditentukan oleh setiap Direktorat Jenderal di Kemenhub.