Menko PMK: Pondok Pesantren Harus Jadi Percontohan Penerapan New Normal

Kompas.com - 09/06/2020, 13:27 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pondok pesantren harus menjadi percontohan dalam penerapan new normal.

"Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (9/6/2020).

Oleh sebab itu, pemerintah pun mempersiapkan bantuan senilai Rp 2,36 triliun untuk pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

Salah satunya adalah bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun beberapa fasilitas seperti air bersih, tempat mandi cuci kakus (MCK), tempat cuci tangan, dan tempat wudhu.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bantuan Rp 2,36 Triliun untuk Pesantren

Namun, tidak semua pesantren akan mendapat bantuan. Dari 21.000 pesantren yang dipetakan, akan dipilih dan diprioritaskan pesantren mana yang lebih membutuhkan.

Selain itu, pembagian anggarannya juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas.

"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," kata dia.

Baca juga: Wapres: Sebenarnya Pesantren Lebih Aman Covid-19 asal Disiapkan

Kementerian Agama pun, kata dia, sudah menyatakan untuk menyiapkan data lebih dari 1,2 juta ustad by name-by address dengan disertai NIK yang akan dipadankan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan nantinya.

Selain itu, Muhadjir juga meminta setiap pondok pesantren berkoordinasi dengan puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di pesantren.

Baca juga: Santri Wajib Tes PCR, Wapres: Pesantren di Era New Normal Harus Aman

"Termasuk memantau perkembangan Covid-19, agar bisa digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pesantren," ucap Muhadjir.

Namun terkait kapan pesantren bisa dibuka dan berkegiatan kembali, kata Muhadjir, hal tersebut diserahkan kepada Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing daerah.

Dengan demikian, para pengasuh pondok pesantren pun perlu berkoordinasi dan menghitungnya secara cermat.

"Agar tidak muncul kluster baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X