Kompas.com - 09/06/2020, 13:27 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pondok pesantren harus menjadi percontohan dalam penerapan new normal.

"Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (9/6/2020).

Oleh sebab itu, pemerintah pun mempersiapkan bantuan senilai Rp 2,36 triliun untuk pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

Salah satunya adalah bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun beberapa fasilitas seperti air bersih, tempat mandi cuci kakus (MCK), tempat cuci tangan, dan tempat wudhu.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Bantuan Rp 2,36 Triliun untuk Pesantren

Namun, tidak semua pesantren akan mendapat bantuan. Dari 21.000 pesantren yang dipetakan, akan dipilih dan diprioritaskan pesantren mana yang lebih membutuhkan.

Selain itu, pembagian anggarannya juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," kata dia.

Baca juga: Wapres: Sebenarnya Pesantren Lebih Aman Covid-19 asal Disiapkan

Kementerian Agama pun, kata dia, sudah menyatakan untuk menyiapkan data lebih dari 1,2 juta ustad by name-by address dengan disertai NIK yang akan dipadankan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan nantinya.

Selain itu, Muhadjir juga meminta setiap pondok pesantren berkoordinasi dengan puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di pesantren.

Baca juga: Santri Wajib Tes PCR, Wapres: Pesantren di Era New Normal Harus Aman

"Termasuk memantau perkembangan Covid-19, agar bisa digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pesantren," ucap Muhadjir.

Namun terkait kapan pesantren bisa dibuka dan berkegiatan kembali, kata Muhadjir, hal tersebut diserahkan kepada Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing daerah.

Dengan demikian, para pengasuh pondok pesantren pun perlu berkoordinasi dan menghitungnya secara cermat.

"Agar tidak muncul kluster baru dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.