Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 136 Kabupaten/Kota dengan Kategori Risiko Rendah Covid-19 pada 7 Juni

Kompas.com - 08/06/2020, 21:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melakukan pemetaan daerah-daerah di Indonesia kaitannya dengan tingkat risiko penyebaran Covid-19.

Pemetaan dilakukan sejak akhir Mei 2020 dengan menggunakan 15 indikator utama yang terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, dua indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan dua indikator pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dilakukan skoring dari setiap indikator tersebut dan dilakukan pembobotan untuk kemudian dijumlahkan.

Baca juga: 136 Kabupaten/Kota Masuk Kategori Risiko Rendah Covid-19 pada 7 Juni

Hasil penghitungan tersebut kemudian dikategorisasikan menjadi empat zona risiko utama Covid-19, yaitu zona risiko tinggi, zona risiko sedang, zona risiko rendah dan zona tidak terdampak.

"Pada akhir Mei 2020 telah disampaikan terdapat 102 kabupaten/kota tidak terdampak yang diwakili oleh zona berwarna hijau," kata Ahli Epidemiologi dan Pakar Informatika Penyakit Menular Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (8/6/2020).

"Pada hari ini kami akan mengumumkan 136 kabupaten/kota dengan risiko rendah di mana kabupaten tersebut memiliki skoring 20 persen tertinggi teratas," tuturnya.

Baca juga: UPDATE: Kini Ada 32.033 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 847

Berikut 136 kabupaten/kota dengan risiko rendah Covid-19 pada 7 Juni 2020:

1. Provinsi Aceh

- Aceh Barat Daya

- Aceh Tamiang

- Kota Lhokseumawe

- Pidie

- Simeulue

- Kota Banda Aceh

- Aceh Utara

- Gayo Lues

- Bener Meriah

2. Provinsi Sumatera Utara

- Kota Padang Sidempuan

- Tapanuli Utara

3. Provinsi Sumatera Selatan

- Lahat

- Ogan Komering Ulu Timur

- Ogan Komering Ilir

4. Provinsi Sumatera Barat

- Kota Pariaman

- Kota Solok

5. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Belitung

- Bangka Tengah

- Bangka Barat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com