Kompas.com - 08/06/2020, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memetakan tingkat risiko penyebaran Covid-19 per kabupaten/kota di Indonesia.

Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus ahli epidemiologi dan pakar informatika penyakit menular Dewi Nur Aisyah menyebut, data tersebut sifatnya dinamis.

Artinya, terdapat daerah-daerah yang sebelumnya tidak terdampak, namun dapat berubah menjadi daerah dengan risiko rendah.

Baca juga: Doni Monardo: 92 Daerah Masih Bertahan sebagai Zona Hijau

"Begitu juga ada daerah dengan risiko rendah yang dapat berpindah menjadi zona risiko sedang, atau sebaliknya," kata Dewi di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (8/6/2020).

Pemetaan dilakukan sejak akhir Mei 2020.

Ada 15 indikator utama yang digunakan dalam proses pemetaan, yang terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, dua indikator surveilans kesehatan masyarakat dan dua indikator pelayanan kesehatan.

Selanjutnya dilakukan pemberian skor pada setiap indikator dan dilakukan pembobotan untuk kemudian dijumlahkan.

Hasil penghitungan tersebut dikategorisasikan menjadi empat zona risiko utama Covid-19, yaitu zona risiko tinggi, zona risiko sedang, zona risiko rendah dan zona tidak terdampak.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas: Ancaman Covid-19 Belum Berakhir

"Pada akhir Mei 2020 telah disampaikan terdapat 102 kabupaten/kota tidak terdampak yang diwakili oleh zona berwarna hijau," kata Dewi.

"Pada hari ini kami akan mengumumkan 136 kabupaten/kota dengan risiko rendah di mana kabupaten tersebut memiliki scoring 20 persen tertinggi teratas," tuturnya.

Oleh karena data tersebut bersifat sangat dinamis, Dewi meminta supaya seluruh masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam seluruh sektor kegiatan.

Protokol kesehatan yang wajib dilakukan yakni, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun selama kurang lebih 20 detik.

"Karena untuk melawan Covid-19 diperlukan upaya kolektif masyarakat bersama dalam menjalankan adaptasi kebiasaan baru untuk hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, dan hidup lebih taat," kata Dewi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.