Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Veronica Koman: Mau Bicara soal Papua Memang Sulit Setengah Mati

Kompas.com - 08/06/2020, 15:24 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman menyayangkan pernyataan Universitas Indonesia terkait diskusi yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa UI (BEM UI).

Vero menjadi salah satu pembicara dalam diskusi daring bertajuk #PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di PapuaSabtu (6/6/2020).

UI menilai diskusi digelar tanpa pertimbangan dan perencanaan yang cermat sehingga menghadirkan pembicara yang tidak layak.

Baca juga: BEM UI Gelar Diskusi soal Rasisme di Papua, UI Nilai Pembicara Tak Layak

“Saya menyayangkan kampus sekaliber UI tunduk di bawah tekanan,” ungkap Vero ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/6/2020).

Menurut Vero, hal itu bukan sesuatu yang baru. Sebab, membicarakan masalah Papua di forum publik sangatlah sulit.

Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mengerti masalah yang terjadi di daerah paling timur Indonesia tersebut.

“Begitulah adanya, mau bicara soal Papua memang sulit setengah mati, makanya jangan heran mayoritas tidak paham apa yang terjadi di Papua,” ujarnya.

Baca juga: Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Vero mengapresiasi BEM UI yang telah memberi ruang untuk membahas isu Papua.

 

Meski, kata Vero, pihak BEM UI sempat mendapat tekanan satu hari sebelum diskusi dilaksanakan. Namun, ia tidak merinci bentuk tekanan yang diterima BEM UI.

“Berbeda dari UI, salut kepada teman-teman BEM UI yang tetap teguh memberikan ruang bagi Papua, meski menerima banyak tekanan sejak sehari sebelumnya. Itu baru namanya mahasiswa,” ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia menyebut pembicara dalam diskusi bertajuk #PapuanLivesMatter Rasisme Hukum di Papua yang diselenggarakan BEM UI tidak layak.

Baca juga: Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

"Pertimbangan dan perencanaan yang tidak matang, diikuti dengan kecerobohan dalam proses pelaksanaannya, telah menyebabkan diskusi yang diselenggarakan oleh BEM UI tersebut menghadirkan pembicara yang tidak layak," kata Amelita dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2020).

Pihak universitas menyayangkan penyelenggaraan diskusi oleh BEM UI tersebut yang disebutnya tanpa pertimbangan dan perencanaan yang cermat.

Menurut Amelita, pelaksanaan diskusi tersebut juga tidak mengindahkan peraturan dan tata cara yang berlaku di UI.

UI juga menganggap diskusi tersebut bukan sebuah kegiatan akademik yang baik sebab tak memiliki landasan ilmiah yang cukup kuat.

Oleh sebab itu, Amelita menegaskan hasil diskusi tersebut tidak mencerminkan pandangan dan sikap UI sebagai institusi serta bukan menjadi tanggung jawab UI.

Baca juga: Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Namun, saat dihubungi Kompas.com pada Senin (8/6/2020) siang, pihak UI tidak bersedia menjelaskan mengapa pembicara dianggap tidak layak.

Adapun kegiatan diskusi yang digelar secara daring pada Sabtu (6/6/2020) lalu, dimoderatori oleh Ketua BEM UI 2020 Fajar Adi Nugroho.

Pengisi acara diskusi tersebut adalah pengacara HAM Veronica Koman, pengacara HAM Papua Gustaf Kawer, dan mantan tahanan politik Papua Sayang Mandabayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com