PKS Usulkan Presidential Threshold Disamakan dengan Ambang Batas Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) disamakan dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Sohibul menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (12/3/2020) malam.

Awalnya, kata dia, SBY ingin agar presidential threshold menjadi nol persen

"Pak SBY secara pribadi menginginkan nol persen. Ya beliau mengatakan, ini logika dasar, beliau sampaikan. Kalau Pemilu diserentakkan kata beliau itu logikanya harus nol," kata Sohibul dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Wacana Kenaikan Ambang Batas Parlemen: Parpol Kecil Resah, Parpol Besar Yakin Lolos

Namun, presidential threshold nol persen hanya akan memunculkan banyak partai yang mencalonkan presiden.

Sehingga, ia menilai, agar sebaiknya presidential threshold disamakan dengan parliamentary threshold.

Menurut Sohibul, PT yang ideal yakni 4-5 persen karena dianggap cukup mewakili keragaman Indonesia.

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Sekjen PBB Minta Parliamentary Threshold Tetap 4 Persen

Ia juga mengklaim bahwa PKS dan Demokrat tak setuju usulan kenaikan PT hingga 7 persen.

Ia pun menegaskan antara PKS dan Demokrat sama-sama punya pandangan bahwa memang penyederhanaan partai itu sesuatu yang diperlukan.

"Tapi penyederhanaan partai juga jangan menghilangkan representasi partai dari keragaman Indonesia," kata Sohibul.