Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Kompas.com - 04/06/2020, 09:27 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sebanyak 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencari tahu strategi pembangunan berkelanjutan pasca-pandemi Covid-19.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan benchmarking virtual bertema "Digitalization of The Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)" ke delapan negara, yaitu Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, Austria, Vietnam, Jerman, dan Malaysia.

Dari kegiatan tersebut, diharapkan para peserta LAN dapat menyusun produk pembelajaran angkatan bertema "Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia akibat Covid-19".

Pada benchmarking virtual ke Thailand, para peserta LAN berdiskusi dengan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.

Baca juga: LAN Minta Analis Kebijakan Ambil Peran dalam Penanggulangan Covid-19

Rusdi mengatakan, seperti negara lain, Thailand juga terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga performa kegiatan perekonomian menurun.

“Pada 3 April 2020, Pemerintah Thailand mengumumkan, terdapat stimulus sebesar 1,9 triliun Baht untuk sektor kesehatan, masyarakat individu, dan stabilisasi,” kata Rusdi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Kemudian, Pemerintah Thailand juga menambah anggaran sebanyak 500 miliar baht dengan suku bunga pinjaman 2 persen untuk kalangan pebisnis, khususnya pelaku UKM. Sedangkan untuk UKM dengan pinjaman baru, jumlahnya 500 juta baht per pinjaman.

Bank komersial dan lembaga keuangan Thailand pun turut berkontribusi mengatasi masalah perekonomian dengan menunda pembayaran modal dan bunga selama 6 bulan bagi UKM dengan pinjaman kurang dari 100 juta baht.

Baca juga: LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

“Ada beberapa hal yang dapat kami pelajari dari Pemerintah Thailand, yaitu selalu mengomunikasikan kebijakan, memiliki fondasi kebijakan ekonomi dan keuangan yang solid, serta transparansi data dan perkembangan penanganan Covid-19,” kata Rusdi.

Setelah itu, peserta PKN LAN melakukan benchmarking virtual ke Korea Selatan dengan narasumber Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi.

Pada kesempatan tersebut, peserta PKN LAN mendapat penjelasan tentang kiat-kiat Pemerintah Korea Selatan dalam menangani Covid-19 dan menopang pembangunan berkelanjutan pasca-pandemi, terutama penguatan sektor UMKM.

Umar mengatakan, Pemerintah Korea Selatan telah merumuskan berbagai kebijakan dan insentif fiskal guna mendukung ketangguhan UMKM pada masa pandemi, sekaligus menjaga ketersediaan lapangan kerja.

Baca juga: Laboratorium Inovasi, Terobosan LAN Dorong Reformasi Birokrasi di Daerah

“Terdapat sinergi dan hubungan saling melengkapi antara perusahaan besar dan UMKM. Hal ini dapat dicontoh Indonesia khususnya sehingga sektor ekonomi dapat lebih cepat pulih,” kata Umar.

Sementara itu, saat benchmarking virtual ke Malaysia, para peserta diterima langsung oleh Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia dari SME Corporation Malaysia Krisna Hanan dan Nur Azmi.

Pada diskusi tersebut, peserta LAN dan kedua narasumber membahas manajemen produksi terhadap sertifikasi hasil produksi barang usaha kecil dan menengah oleh SME Corporation, serta strategi SME Corporation di tengah kebijakan lockdown yang memperlambat perekonomian global.

Menanggapi hal tersebut, Azmi mengatakan, Pemerintah Malaysia menyadari bahwa usaha kecil dan menengah merupakan penyerap tenaga kerja yang besar. Maka dari itu, mereka memberi stimulus ekonomi kepada para pelaku usaha.

Baca juga: Pandemi Covid-19, LAN Gunakan Metode Distance Learning untuk Tingkatkan Profesionalitas Birokrasi

“Pemerintah Malaysia memberi bantuan untuk membangkitkan perekonomian berupa stimulus ekonomi, baik itu dukungan kebijakan maupun stimulus keuangan,” kata Azmi.

Azmi menambahkan, kolaborasi dan penghilangan ego sektoral merupakan kunci keberhasilan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu seperti saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com