YLBHI Minta TNI Tak Dilibatkan dalam New Normal, Ini Alasannya...

Kompas.com - 01/06/2020, 15:17 WIB
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) meminta pemerintah membatalkan pelibatan TNI di era new normal yang akan diterapkan.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur mengatakan, rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam mendisiplinkan protokol kesehatan terkait Covid-19 bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR itu menyebut, peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

"Jadi pengembalian peran TNI dalam kegiatan-kegiatan di ranah sipil bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR tersebut," kata Isnur, dikutip dari siaran pers, Senin (1/6/2020).

Baca juga: New Normal, Pengunjung Pasar dan Toko Swalayan Dibatasi Maksimal 40 Persen

"Berdasarkan hal itu YLBHI meminta pemerintah menghapus dan membatalkan kebijakan dengan pendekatan keamanan untuk menangani Covid-19 termasuk rencana pelibatan TNI dalam new normal," lanjut dia.

Isnur mengakui di dalam UU TNI, disebutkan adanya operasi milliter selain perang.

Tapi sangat jelas disyaratkan bahwa harus melalui keputusan politik negara, yaitu Kepala Negara harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.

Reformasi 1998 lalu, kata Isnur, merupakan tonggak ditinggalkannya Orde Baru. Salah satu ciri orde baru adalah pelibatan TNI dalam persoalan sosial dan politik.

Tidak hanya itu, menurut Isnur, alasan pemerintah memberlakukan new normal di beberapa wilayah karena daerah bersangkutan sudah siap menerapkannya.

Baca juga: New Normal (yang) Tak Normal

Namun, pihaknya mempertanyakan mengapa harus ada pelibatan TNI dalam penanganannya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Nasional
Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Nasional
UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Bersahabat dengan Bencana, Seruan Andi Mallarangeng hingga Jokowi

Nasional
Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Sebaran 8.369 Kasus Covid-19, Tertinggi Papua

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kondisinya

Nasional
OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

OTT, KPK Tangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X