Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Kompas.com - 30/05/2020, 08:55 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Jawa Barat sudah mencapai 80 persen.

Padahal, Muhadjir menyebut penyaluran BST di Jawa Barat sebelum Lebaran merupakan yang paling lambat.

"Di Jawa Barat sudah mencapai 80 persen bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Semula, Jawa Barat paling lambat. Sebelum lebaran baru 27 persen. Alhamdulillah sekarang sudah 80 persen. Karena memang medannya relatif sulit di sini," kata Muhadjir dalam siaran pers, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Salurkan Bantuan Sosial Tunai, Mensos Berharap Masyarakat Bahagia

Muhadjir mengungkapkan, hingga 28 Mei 2020, proses penyaluran BST secara nasional sudah tersalur ke 6,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau 75,9 persen dan untuk di Jawa Barat sudah tersalur kepada 859.908 KPM atau 78,7 persen.

Hal ini disampaikan Muhadjir saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalong Wetan, dan Desa Margalaksana, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat kemarin.

Muhadjir bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek penyaluran Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di dua desa tersebut.

Berdasarkan laporan dari Kepala Desa Margalaksana, Muhadjir mengatakan bantuan pusat dan daerah di desa tersebut telah tersalur secara merata ke masyarakat.

"Di sini 80 persen KK di desa ini mendapatkan bantuan sosial dari berbagai skema. Mulai dari Kemensos, Kemendesa, pak Gubernur dan kabupaten dan kota," katanya.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Muhadjir menambahkan, penyaluran bantuan sosial ini merupakan salah satu cara untuk memperbarui data masyarakat miskin yang layak menerima bantuan dari pemerintah.

Warga yang sebelumnya tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nantinya akan didata dan menjadi penerima bantuan reguler.

"Untuk mereka yang nanti ini termasuk di dalam DTKS baru jadi nanti ada warga yang nanti didata RT RW yang memang memenuhi syarat untuk dipermanenkan nanti akan dimasukkan ke DTKS dan akan mendapatkan bantuan reguler seterusnya. Jadi sampai dampak Covid-19 usai mereka akan tetap mendapatkan bantuan," kata Muhadjir.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

Nasional
Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Nasional
Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Nasional
17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

Nasional
Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

Nasional
UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Nasional
Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

Nasional
KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

Nasional
Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
Menteri PPPA: RUU Perlindungan PRT Harus Segera Disahkan

Menteri PPPA: RUU Perlindungan PRT Harus Segera Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X