Kompas.com - 30/05/2020, 08:55 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Jawa Barat sudah mencapai 80 persen.

Padahal, Muhadjir menyebut penyaluran BST di Jawa Barat sebelum Lebaran merupakan yang paling lambat.

"Di Jawa Barat sudah mencapai 80 persen bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Semula, Jawa Barat paling lambat. Sebelum lebaran baru 27 persen. Alhamdulillah sekarang sudah 80 persen. Karena memang medannya relatif sulit di sini," kata Muhadjir dalam siaran pers, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Salurkan Bantuan Sosial Tunai, Mensos Berharap Masyarakat Bahagia

Muhadjir mengungkapkan, hingga 28 Mei 2020, proses penyaluran BST secara nasional sudah tersalur ke 6,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau 75,9 persen dan untuk di Jawa Barat sudah tersalur kepada 859.908 KPM atau 78,7 persen.

Hal ini disampaikan Muhadjir saat meninjau penyaluran bantuan sosial di Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalong Wetan, dan Desa Margalaksana, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat kemarin.

Muhadjir bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengecek penyaluran Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di dua desa tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan laporan dari Kepala Desa Margalaksana, Muhadjir mengatakan bantuan pusat dan daerah di desa tersebut telah tersalur secara merata ke masyarakat.

"Di sini 80 persen KK di desa ini mendapatkan bantuan sosial dari berbagai skema. Mulai dari Kemensos, Kemendesa, pak Gubernur dan kabupaten dan kota," katanya.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Muhadjir menambahkan, penyaluran bantuan sosial ini merupakan salah satu cara untuk memperbarui data masyarakat miskin yang layak menerima bantuan dari pemerintah.

Warga yang sebelumnya tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nantinya akan didata dan menjadi penerima bantuan reguler.

"Untuk mereka yang nanti ini termasuk di dalam DTKS baru jadi nanti ada warga yang nanti didata RT RW yang memang memenuhi syarat untuk dipermanenkan nanti akan dimasukkan ke DTKS dan akan mendapatkan bantuan reguler seterusnya. Jadi sampai dampak Covid-19 usai mereka akan tetap mendapatkan bantuan," kata Muhadjir.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

UPDATE 20 September: Tambah 166, Kasus Kematian Covid-19 Capai 140.634

Nasional
UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

UPDATE 20 September: Bertambah 6.799, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 3.996.125

Nasional
UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

UPDATE 20 September 2021: Bertambah 1.932 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,19 Juta

Nasional
Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Luhut: Untuk Pertama Kalinya Angka Reproduksi Covid-19 Indonesia di Bawah 1 Persen

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Penyidik KPK Stepanus Robbin

Nasional
Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Nasional
Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Nasional
BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

Nasional
Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Nasional
Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara 'Live' dan Sidang Terbuka untuk Umum

Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara "Live" dan Sidang Terbuka untuk Umum

Nasional
Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.