Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Kompas.com - 30/05/2020, 08:35 WIB
Pengemudi ojek daring tertidur di atas sepeda motornya akibat sepinya orderan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (8/4/2020). Sejak imbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak fisik mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19, pendapatan para pengemudi ojek daring turun drastis, menjadi tidak lebih Rp 75 ribu dibandingkan sebelum wabah yang dapat mencapai Rp 250 ribu per harinya. ANTARA FOTO/JOJONPengemudi ojek daring tertidur di atas sepeda motornya akibat sepinya orderan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (8/4/2020). Sejak imbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak fisik mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19, pendapatan para pengemudi ojek daring turun drastis, menjadi tidak lebih Rp 75 ribu dibandingkan sebelum wabah yang dapat mencapai Rp 250 ribu per harinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Dalam Kepmen tersebut, diatur sejumlah protokol untuk aktivitas pemerintahan dan kegiatan masyarakat selama penerapan era kenormalan baru atau new normal.

"Tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina," ujar Tito, dikutip dari lembaran Kepmen tersebut, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Mendagri Terbitkan Pedoman New Normal, Atur Protokol di Mal hingga Salon

 

"Kebijakan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang diterapkan mampu menekan penularan Covid-19. Namun, di sisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak," tuturnya.

Berdasarkan lembaran Kepmen, terdapat protokol terkait transportasi publik.

Salah satu poinnya mengatur operasional ojek online dan ojek konvensional agar tetap ditangguhkan.

Bunyi aturannya, "Pengoperasian ojek konvensional/ ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi."

Baca juga: Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Menurut Tito, pelonggaran PSBB bisa dilakukan, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum pandemi virus corona.

"Inilah yang disebut dengan masyarakat produktif dan aman Covid-19," ungkap Tito.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X