Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Kompas.com - 30/05/2020, 08:35 WIB
Pengemudi ojek daring tertidur di atas sepeda motornya akibat sepinya orderan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (8/4/2020). Sejak imbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak fisik mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19, pendapatan para pengemudi ojek daring turun drastis, menjadi tidak lebih Rp 75 ribu dibandingkan sebelum wabah yang dapat mencapai Rp 250 ribu per harinya. ANTARA FOTO/JOJONPengemudi ojek daring tertidur di atas sepeda motornya akibat sepinya orderan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (8/4/2020). Sejak imbauan pemerintah untuk melakukan jaga jarak fisik mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19, pendapatan para pengemudi ojek daring turun drastis, menjadi tidak lebih Rp 75 ribu dibandingkan sebelum wabah yang dapat mencapai Rp 250 ribu per harinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman dari Covid-19 bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Dalam Kepmen tersebut, diatur sejumlah protokol untuk aktivitas pemerintahan dan kegiatan masyarakat selama penerapan era kenormalan baru atau new normal.

"Tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina," ujar Tito, dikutip dari lembaran Kepmen tersebut, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Mendagri Terbitkan Pedoman New Normal, Atur Protokol di Mal hingga Salon

 

"Kebijakan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) yang diterapkan mampu menekan penularan Covid-19. Namun, di sisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak," tuturnya.

Berdasarkan lembaran Kepmen, terdapat protokol terkait transportasi publik.

Salah satu poinnya mengatur operasional ojek online dan ojek konvensional agar tetap ditangguhkan.

Bunyi aturannya, "Pengoperasian ojek konvensional/ ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi."

Baca juga: Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Menurut Tito, pelonggaran PSBB bisa dilakukan, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum pandemi virus corona.

"Inilah yang disebut dengan masyarakat produktif dan aman Covid-19," ungkap Tito.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Nasional
Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Nasional
Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Nasional
Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Nasional
Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Nasional
Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X