Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerapan New Normal di Sekolah, Pemerintah Diminta Contoh Australia

Kompas.com - 29/05/2020, 12:22 WIB
Tsarina Maharani,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mencontoh Austrlia jika mau menerapkan new normal atau kelaziman baru di sekolah.

Menurut Hetifah, kebijakan pemerintah Australia yang mewajibkan kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya satu minggu sekali bisa menjadi contoh permulaan yang baik.

"Kemendikbud diharapkan dapat belajar dari best practices negara lain yang telah memulai kembali kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini agar kita dapat mengambil pelajaran dan tidak memulai dari nol," kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: PPDB Sekolah di Kota Bekasi Dibuka 15 Juni, Pendaftarannya 100 Persen Secara Online

Dia mengatakan, kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas lebih difungsikan sebagai sarana evaluasi belajar daring yang dilakukan selama sepekan.

Kemudian, guru dapat memberikan arahan untuk kegiatan belajar daring untuk seminggu berikutnya.

Hetifah berharap kelaziman baru di sekolah mengombinasikan belajar daring dan tatap muka, sehingga kontak langsung dapat diminimalkan.

"Di beberapa negara bagian di Australia, murid-murid hanya masuk seminggu sekali sesuai jadwalnya, dan hanya sebentar seperti ambil rapor," ujarnya.

Baca juga: Muncul Petisi Tolak Aktivitas Belajar di Sekolah Juli 2020, Orangtua Khawatir Anak Tertular Covid-19

"Hal ini hanya agar guru dapat mengevaluasi keberjalanan pembelajaran daring yang telah dilakukan seminggu kebelakang, dan memberikan arahan untuk seminggu ke depan. Pertemuan antar-murid sangat diminimalisir," tegas Hetifah.

Ia pun mendorong agar pembukaan sekolah di masa kelaziman baru nanti dibedakan berdasarkan zona di wilayah sekolah tersebut.

Hetifah menegaskan keselamatan guru, siswa, serta keluarga merupakan prioritas.

"Prioritas pertama adalah keselamatan siswa, guru, dan juga keluarganya. Ketuntasan kurikulum adalah nomor dua. Jika memang sekolah ingin dibuka, harus dipastikan memang hanya untuk daerah yang berada dalam zona hijau sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19," kata Hetifah.

Baca juga: Disdik DKI: 13 Juli 2020 Dimulainya Tahun Ajaran Baru, Bukan Kembalinya Siswa Belajar di Sekolah

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com