KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

Kompas.com - 29/05/2020, 08:29 WIB
Seorang buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pabriknya di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh. ANTARA FOTO/Fauzan/pras. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan pabriknya di Benda, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/5/2020). Dalam aksi untuk memperingati Hari Buruh Internasional itu, massa menolak RUU Omnibus Law serta meminta pemerintah dan pengusaha untuk menjamin kelangsungan hidup buruh. ANTARA FOTO/Fauzan/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal menegaskan, kelompok buruh lebih membutuhkan solusi dari adanya ancaman gelombang PHK ketimbang penerapan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

"Menghadapi situasi di mana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan new normal, yang dibutuhkan saat ini adalah mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Menurut Said, pemerintah seharusnya mempersiapkan solusi dari ancaman gelombang PHK agar jutaan buruh bisa bekerja kembali.

Baca juga: Pemenang Lelang Motor Listrik Jokowi yang Ternyata Buruh Bangunan

Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak serta-merta meminta masyarakat mencari kerja sendiri.

Said Iqbal menjadi saksi dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019)KOMPAS.COM/PAVEL TANUJAYA Said Iqbal menjadi saksi dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019)

Seharusnya, kata dia, pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan memberikan subsidi upah.

"Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa,” tegasnya.

“Lagi pula, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akan kembali bekerja di mana?” tambah dia.

Menurut dia, tanpa new normal pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja.

Dengan demikian, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha bukan new normal, melainkan regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa masuk dan selalu tersedia di industri.

Di sisi lain, lanjut dia, penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

"Sebab, sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif, akibat mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dollar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk,” kata Said.

Fase kenormalan baru tengah dipersiapkan pemerintah dengan harapan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan setelah sempat terhenti selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Penerapan New Normal di DKI, Polisi Akan Disiagakan di Pasar hingga Prasarana Transportasi

Sebanyak 340.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk mempersiapkan rencana tersebut.

Presiden Joko Widodo berharap kehadiran aparat dapat mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak fisik, mengenakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Nasional
Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Nasional
Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Nasional
Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Ustaz Maaher Jadi Tersangka karena Twit Menghina Habib Luthfi bin Yahya

Nasional
UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X