Kompas.com - 28/05/2020, 13:03 WIB
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 justru malah membebani masyarakat.

Salah satu kebijakan yang dimaksud, yakni kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Di satu sisi pemerintah melanjutkan layanan kesehatan, tapi di sisi lain terdapat kebijakan yang membebani publik, misalnya kenaikan iuran BPJS (Kesehatan)," ujar Feri dalam diskusi "Menjaga Integritas Solidaritas" yang digelar KPK, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Ramai soal Peleburan Kelas, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Feri mengangap aneh ketika di tengah situasi bencana, justru pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Padahal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendorong negara memberikan beban kepada aparatur maupun sektor milik negara untuk melayani publik.

Menurut Feri, sektor milik negara tersebut berupa BUMN maupun BUMD yang ditugaskan untuk membuat program layanan publik ketika bencana.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga, kata dia, seluruh program yang dilakukan sektor negara dapat dikonsentrasikan untuk melayani publik.

Baca juga: Wali Kota Solo Sarankan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Usai Pandemi Covid-19

Namun demikian, ia menyebut kebijakan pemerintah sejauh ini justru jauh dari apa yang seharusnya dilakukan negara.

"Sejauh yang kita amati, itu seakan-akan konsentrasi dari pembuat kebijakan bukan untuk menyelamatkan kepntingan publik," kata dia.

Feri menyatakan jika tim medis yang tengah berjuang menghadapi pasien Covid-19 membutuhkan APD, maka menjadi keharusan negara melayani kebutuhan tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X