KPU Usulkan Penyediaan Alat Coblos Kertas Suara Sekali Pakai

Kompas.com - 28/05/2020, 12:55 WIB
Ketua KPU Arief Budiman memberi keterangan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPU Arief Budiman memberi keterangan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan pengadaan alat pencoblosan kertas suara sekali pakai untuk Pilkada Serentak 2020.

Arief mengatakan, pengadaan alat coblos itu akan dimasukkan dalam revisi anggaran KPU yang akan dibahas dengan Komisi II DPR.

"Revisi anggaran kami belum mencantumkan dua hal, yaitu alat coblos sekali pakai karena pilkada kita beda dengan negara lain. Kita masih gunakan paku, tapi jangan samai paku digunakan beberpaka kali. Kami usulkan alat coblos sekali pakai," kata Arief dalam diskusi bertajuk Antara Pandemi dan Pilkada, Harus Bagaimana? yang digelar secara virtual, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Perludem Desak Pilkada Diundur hingga 2021

Arief mengatakan, alat coblos sekali pakai itu nanti terbuat dari kayu sehingga terjadi penambahan anggaran logistik.

"Ukurannya berapa kami sudah hitung, tapi produsennya belum ya, tapi lubangnya (alat pencoblosan) seperti sumpit. Ini kan menambah biaya," ujar dia.

Arief menambahkan, KPU juga akan mengusulkan agar saat pemilihan tidak lagi menggunakan botol tinta seperti yang selama ini biasa digunakan. KPU mengusulkan tinta semprot agar tidak terjadi penularan virus pada pemilih.

"Kemudian spray, disemprot ke jari pemilih, ini bisa lebih mahal. Beberapa berpikir lain dipakai dengan cotton bud ke jarinya, tapi kita mengarah ke sprat," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X