Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa menyusun persiapan menuju new normal atau kenormalan baru.

Rencana pemerintah menuju kenormalan baru dinilai terlalu awal di saat upaya penanganan Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda menggembirakan.

Presiden Joko Widodo menyebutkan persiapan menuju pola hidup normal baru telah disiapkan di 25 kabupaten/kota di empat provinsi.

Penerapan kenormalan baru itu dapat diperluas jika kemudian dianggap efektif membuat masyarakat produktif dan tetap aman di masa pandemi Covid-19.

Persiapan dilakukan dengan menerjunkan personel TNI/Polri di tempat umum atau keramaian.

Tak buru-buru

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menilai Indonesia belum memenangkan perang melawan wabah virus corona.

Netty meminta pemerintah terlalu tergesa-gesa merencanakan penerapan new normal.

Netty mengatakan, ada indikator ilmiah yang mesti dipatuhi apabila pemerintah hendak menerapkan new normal.

Baca juga: Polda Metro Jaya Siapkan 3.987 Personel pada Awal Penerapan New Normal

Misalnya, jumlah kasus telah berkurang, bahkan nol. Kemudian, peningkatan kapasitas tes massal, hingga pembatasan ketat demi mencegah penyebaran Covid-19.

"Satu hal krusial yang harus pemerintah dan masyarakat pahami adalah new normal hanya berlaku bagi negara yang berhasil melawan Covid-19. Indonesia belum menang melawan corona," kata Netty, Rabu (27/5/2020).

"Terbukti dengan peningkatan kasus dan kematian yang meningkat secara eksponensial," lanjutnya.

Ia pun meminta pemerintah melibatkan para pakar dan akademisi, serta tenaga kesehatan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Netty juga mendesak pemerintah memperbaiki komunikasi publik.

"Kebijakan pemerintah yang non-scientific populisme membingungkan masyarakat. Apalagi ditambah komunikasi yang buruk dan bising di antara pejabat publik," kata Netty.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan New Normal

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan data Covid-19 secara transparan sebelum menerapkan kenormalan baru.

Puan menyatakan penerapan kenormalan baru harus berlandaskan pada kajian ilmiah yang mendalam.