Kompas.com - 27/05/2020, 13:47 WIB
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dalam entry briefing dalam telekonferensi di Gedung Raden Suryadi Suryadarma Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/5/2020). TNI AUKepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dalam entry briefing dalam telekonferensi di Gedung Raden Suryadi Suryadarma Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mencanangkan sembilan program prioritasnya terkait strategi pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara.

Fadjar mengatakan, di era Revolusi Industri 4.0 harus mengedepankan cara kerja yang komunikatif, inklusif, dan kolaboratif yang muaranya adalah dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Angkatan Udara yang berkualitas.

"Saya melihat setidaknya ada dua jenis literasi yang dapat dijadikan modal berharga bagi prajurit TNI Angkatan Udara dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat, yaitu literasi baca tulis dan literasi digital," ujar KSAU dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Hadapi New Normal, KSAU Perkuat Komunitas Intelijen, Kualitas SDM, hingga Kesiapan Alutsista

Selaras dengan hal tersebut, KSAU juga merumuskan sembilan program prioritas, khususnya terkait strategi pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara.

Adapun kesembilan program prioritas tersebut meliputi, pertama, the new normal. Pada program tersebut, berbagai tugas tetap dapat berjalan dan dampak pandemi dapat ditekan serendah mungkin.

Oleh karena itu segera rumuskan the new normal, sebagai mekanisme dan prosedur kinerja yang baru.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, dalam bidang perencanaan dengan mempercepat pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) tahap III hingga tahun 2024 dengan fokus pada pencapaian air superiority.

Baca juga: Marsekal Fadjar Prasetyo, Pemimpin Berbagai Operasi TNI AU yang Kini Menjabat KSAU

Melalui kemampuan Network Centric Warfare (NCW) dan pemenuhan alutsista dengan teknologi yang tetap relevan hingga 30 tahun kedepan.

Ketiga, organisasi, yaitu dengan menyiapkan penerapan organisasi TNI AU, mengatur prosedur mekanisme hubungan kerja (Prosmekhubja) dan menata organisasi yang selaras dengan kebijakan proportional growth dan right sizing.

Keempat, dalam bidang Intelijen, yaitu mewujudkan informasi superiority TNI Angkatan Udara.

Kelima, prioritas bidang operasi, yaitu meningkatkan kualitas operasi TNI AU, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Baca juga: Profil Fadjar Prasetyo, KSAU yang Baru Dilantik Jokowi

Keenam, prioritas bidang latihan, KSAU akan menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi latihan sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan kemampuan personel dan kemampuan satuan secara cepat dan tepat sasaran.

Ketujuh dalam bidang SDM. KSAU menyoroti bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan, namun pada akhirnya unsur manusialah yang menentukan keberhasilan tugas.

Kedelapan, dalam bidang pemeliharaan dengan menjamin terpeliharanya operational readliness TNI AU.

Kesembilan, dalam bidang Lambangja. Menjadikan safety culture sebagai landasan utama yang sangat esensial. Dengan menempatkan safety sebagai faktor utama dalam setiap pengambilan keputusan misi operasi dan latihan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

Nasional
Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Nasional
Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Nasional
Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Nasional
BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X