Akui Data Bansos Tumpang Tindih, Mensos Janji Tahap II Lebih Terkoordinasi

Kompas.com - 13/05/2020, 13:11 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara saat memberikan bantuan sosial di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (13/5/2020). DOKUMENTASI DITJEN PFM KEMENSOSPresiden Joko Widodo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara saat memberikan bantuan sosial di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (13/5/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih banyak kekurangan dalam proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tunai dan nontunai. Hal itu disebabkan data yang tak valid.

Ke depan, ia berjanji memperbaharui data penerima sehingga penyaluran Bansos tepat sasaran.

"Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua dengan koordinasi lebih baik bisa teratasi lebih baik," ujar Juliari saat meninjau penyaluran Bansos bersama Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Akui Data Bermasalah, Jokowi Minta Warga Belum Dapat Bansos Melapor

Juliari mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperbaharui data penerima Bansos.

Beberapa pemerintah daerah bahkan menunda penyaluran Bansos untuk memperbaharui data penerima agar tak terjadi protes dari warga yang layak menerima namun belum terdata.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memperbaharui data penerima Bansos.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi Targetkan Bansos Bisa Jangkau 55 Persen Penduduk

"Kami selalu membuka diri kepada pemda untuk melakukan penyempurnaan. Tahap pertama ada kabupaten kota minta dikembalikan lagi karena ada data yang belum masuk. Cukup banyak kabupaten kota yang menarik kembali karena mungkin ada warga yang terdampak belum masuk," kata Juliari.

"Tentunya apa yang sudah pemerintah lakukan melalui Bansos tunai dan Bansos sembako masih jauh dari kesempurnaan, kami terus update data dari pemda," lanjit dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X