Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Epidemiologi: PSBB Berbasis Masyarakat Lebih Efektif Atasi Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 19/05/2020, 15:14 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbasis masyarakat akan lebih efektif dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Jadi kalau masyarakat sendiri yang mengelola PSBB itu pembatasan sosial berbasis masyarakat lebih efektif dibandingkan pembatasan sosial pendekatan dari atas (pemerintah)," kata Pandu kepada Kompas.com, Senin (19/5/2020).

Baca juga: Wacana Pelonggaran PSBB di Tengah Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

PSBB berbasis masyarakat artinya pengawasan dan pelaksanaan dilakukan secara mandiri.

Mulai dari penyediaan alat cuci tangan, memantau penggunaan masker, serta disiplin melakukan pembatasan fisik (physical distancing).

"Sekarang malah paling penting peningkatan disiplin masyarakat. Jadi sebenernya itu PSBB harus diserahkan ke masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Tak Masalah Pasar Kembali Ramai, Komisi VIII: Itu Langgar PSBB

 

Sebelumnya, Pandu juga sempat menilai kebijakan pemerintah terkait PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 belum berdampak.

Menurut Pandu, seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi imbauan pada masyarakat untuk mematuhi PSBB.

Serta lebih baik lagi jika pemerintah menerapkan PSBB secara nasional untuk pencegahan Covid-19 agar lebih masif.

"Upaya pemerintah juga harus konsisten ngomongnya bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang PSBB, semuanya jangan ngomong mulai ada kelonggaran jangan," ujarnya.

"Mempertahankan pembatasan sosial kok sudah ada yang mikir untuk segera dilonggarkan, itukan kontradiktif," tutur dia.

Baca juga: Pakar Epidemiologi: Era Normal Baru kalau PSBB Sudah Dilonggarkan

Ia juga menilai saat ini belum tepat bila pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

Pasalnya, kata Pandu, Indonesia tengah berjalan menuju puncak pandemi Covid-19.

"Jangan mikir dulu (pelonggaran PSBB). Kalau mikir biar di internal, jangan keluar. Omongan keluar itu bagaimana mendorong masyarakat untuk patuh gitu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com