Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi BLT Desa dan Bansos Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah agar mempercepat pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat rentan terdampak pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, kecepatan pendistribusian bantuan perlu dikedepankan pada masa krisis yang terjadi saat ini.

"Di situasi krisis seperti ini dibutuhkan kecepatan dalam pendistribusian bantuan. Bagaimana mungkin warga bisa taat menjalankan PSBB maupun physical distancing, jika di dapurnya tak ada yang bisa dimasak," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Indonesia Dipaksa Sambut New Normal saat Kematian akibat Covid-19 Diperkirakan 3 Kali Lipat Data Pemerintah

Menurut Bambang, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, BLT Desa baru tersalurkan 15 persen. Sementara itu, Bansos Tunai tersalurkan 25 persen.

Dia menyebutkan, pandemi Covid-19 ini jadi pelajaran penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan data masyarakat penerima bantuan.

Ia mengatakan, pemetaan kondisi masyarakat harus dilakukan secara berkala sehingga pemerintah sudah siap jika bencana baik alam maupun nonalam terjadi.

"Tak seperti saat ini. Bencana datang, update data baru dilakukan. Harusnya update data dilakukan secara berkala, jika perlu setiap satu bulan sekali," ucap Bambang.

"Jadi kapan pun bencana datang, kita sudah siap. Begitupun dengan masalah tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah yang selalu menjadi masalah klasik dalam penyaluran bantuan sosial tidak boleh terus berulang," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Baru 15 Persen BLT Desa Tersalurkan untuk Masyarakat

Dilansir Kontan, Sabtu (16/5/2020), Presiden Jokowi meminta kepada menteri-menterinya agar prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai segera disederhanakan.

Menurut Jokowi, masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan BLT Desa dan bansos tunai ini mengingat masih banyak yang belum menerima bantuan tersebut.

"Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT desa maupun bansos tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos tunai," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Dia mengatakan, BLT desa yang disalurkan ke masyarakat baru 15 persen, sedangkan bansos tunai yang tersalurkan baru sekitar 25 persen.

Baca juga: Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

Artinya, masih ada 85 persen yang belum menerima BLT desa serta 75 persen yang belum menerima bansos tunai.

Adapun, BLT desa dan bansos tunai ini memiliki nilai masing-masing sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.