Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI

Kompas.com - 18/05/2020, 18:56 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Dalam kesempatan ini, Presiden juga berdialog dengan beberapa warga yang terdaftar sebagai penerima bansos.

Mensos pastikan BST dipercepat

Pada kesempatan yang sama, Mensos Mensos memastikan sudah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar mempercepat distribusi bantuan sosial tunai (BST).

Untuk itu, Mensos memerintahkan PT Pos Indonesia untuk menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran.

"Selama ini PT Pos sudah melakukan penjangkuan dengan komunitas, namun saya menilai masih kurang banyak," sambungnya.

Baca juga: Dukung Kemensos, Nestle Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Lebih lanjut Mensos meminta PT Pos Indonesia agar bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan banyak membuka kios atau loket di kantor desa, sekolah, atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat.

Tak hanya itu, Mensos memerintahkan PT Pos Indonesia pula untuk memperpanjang durasi penyaluran agar jumlah KPM yang menerima lebih banyak.

“Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan selesai. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” kata Mensos.

Dengan demikian, kata dia, BST tersebut nantinya akan disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek dengan jumlah 9 juta KK.

Baca juga: Kemensos Mulai Distribusikan Bansos ke Wilayah Bodetabek, Target 600.000 KK

"Mereka adalah KPM di luar penerima PKH dan program sembako, dengan indeks bantuan Rp 600.000 per KK per bulan, yang akan berlangsung selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020," kata Mensos.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com