Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Blusukan Bareng Presiden, Mensos Pastikan Tak Ada Lagi Perbedaan Data Penerima Bansos dengan DKI

Kompas.com - 18/05/2020, 18:56 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara menegaskan, saat ini sudah tidak ada perbedaan data lagi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dalam pendistribusian bantuan Presiden.

Hal ini disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan updating atau pembaharuan data penerima bantuan sosial (bansos).

Mensos mengatakan, dari Pemprov DKI Jakarta sudah ada penambahan data bansos sebanyak 2,1 juta kepala keluarga (KK).

"Jadi karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, maka sisanya yang 800.000 an, anggarannya dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta,” kata Mensos kepada media, Senin (18/05/2020).

Baca juga: Merasa Tak Berhak, 3 Ibu di Jombang Kembalikan BST dari Kemensos

Hal tersebut dikatakan Mensos saat bersama Presiden Jokowi blusukan untuk menyaksikan penyaluran bansos sembako Tahap 3 di RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020).

Lebih lanjut, Mensos Juliari mengungkapkan, data masyarakat miskin dan rentan ini nantinya akan tetap digunakan untuk bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako bahkan setelah pandemi selesai.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, penyaluran bansos sembako tahap ketiga sudah dimulai sejak Sabtu (16/05/2020).

“Setelah lebaran, masih ada tiga tahap lagi sehingga total menjadi enam tahap untuk DKI Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek),” kata Mensos seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Hanya 9 Keluarga Tercatat Jadi Penerima Bansos di Warakas, Warga Pertanyakan Data Kemensos

Adapun untuk distribusi bantuan, Mensos mengatakan hingga saat ini distribusi bansos sudah berjalan lebih baik dan tidak ada perbedaan di masyarakat Jabodetabek.

“Ya kalau 1-2 dari 2,1 juta penerima saya kira wajar,” katanya.

Sebagai informasi, distribusi bansos sembako tersebut hingga saat ini telah menjangkau 2,7 juta KK.

Adapun rincian yakni untuk DKI Jakarta menjangkau 2,1 juta KK, sementara Kabupaten Bodetabek atau daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjangkau 600.000 KK.

Selanjutnya, Mensos mempersilakan warga yang mempunyai keluhan mengenai bansos untuk datang ke pengurus setempat, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kantor desa atau kelurahan.

Baca juga: Tumpang Tindih Data Penerima Bansos, Ini Penjelasan Kemensos

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan, kunjungannya ke Johar Baru untuk memastikan pendistribusian sembako berjalan lancar khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Kemarin serta hari ini masyarakat sudah menerima bansos yang ketiga, sebelumnya yang pertama dan kedua juga sudah diterima,” kata Presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com