Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Termasuk PDP dan DOP, Kematian Terkait Virus Corona Lebih dari 4.000 Orang

Kompas.com - 18/05/2020, 06:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Platform LaporCovid-19 mencatat kematian terkait virus corona mencapai lebih dari 4.000 orang hingga Minggu (17/5/2020).

Perwakilan LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan, data itu diperoleh dengan menghitung jumlah korban meninggal yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR), ditambah jumlah orang dalam pemantauan (ODP) serta pasien dalam pemantauan (PDP) yang meninggal dunia sebelum hasil tes swab-nya keluar.

Irma mengatakan, berdasarkan panduan terbaru WHO tentang pencatatan kematian terkait Covid-19, jumlah kematian semestinya menghitung jumlah orang yang meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif berdasarkan tes PCR ditambah ODP dan PDP yang meninggal.

"Untuk konteks Indonesia, ODP dan PDP yang meninggal dunia, seharusnya juga dilaporkan," kata Irma dalam diskusi virtual yang digelar Platform LaporCovid-19, Minggu (17/5/2020).

Baca juga: MUI Sebut Ada Pertentangan Sikap Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Irma menyatakan, berdasarkan pencatatan data kematian terkait Covid-19 hingga 15 Mei 2020 yang dilakukan relawan LaporCovid-19 di 18 provinsi, jumlah kematian ODP ditambah dengan PDP mencapai 3.833 orang.

Adapun jumlah kematian kasus terkonfirmasi positif hingga Minggu (17/5/2020) mencapai 1.148 orang.

Jika ditambah dengan kasus kematian yang dilaporkan pemerintah hingga Minggu (17/5/2020), total kematian terkait Covid-19 berdasarkan panduan WHO mencapai 4.981 orang.

Irma menambahkan, peningkatan laju kematian ODP dan PDP lebih tinggi dibandingkan dengan laju penambahan kematian yang terkonfirmasi positif.

Baca juga: UPDATE 17 Mei: Bertambah 59, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 1.148 Orang

Kondisi ini menunjukkan minimnya dan lambatnya proses pemeriksaan menyebabkan para ODP dan PDP meninggal sebelum diperiksa atau hasil yes PCR mereka keluar.

"Untuk itu, LaporCovid-19 merekomendasikan pemerintah memperbanyak tes PCR dan mempercepat proses pelaporan, penelusuran kontak dengan pasien positif, dan penegakan karantina selama minimal 14 hari terhadap mereka yang diduga telah terinfeksi," ujar Irma.

"Karena dengan memperbanyak tes PCR dan mempercepat proses pelaporan serta penelusuran kontak dengan pasien positif, dan penegakan karantina selama minimal 14 hari terhadap terduga pasien positif Covid-19 dapat menekan penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Sebulan PSBB Tangerang, Begini Sebaran Covid-19 Saat Ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com