Pilkada di Tengah Pandemi, Calon Petahana Dinilai Paling Diuntungkan

Kompas.com - 17/05/2020, 23:13 WIB
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan ketika ditemui di kantor SMRC, Jakarta, Kamis (2/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan ketika ditemui di kantor SMRC, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai, calon kepala daerah petahana sangat diuntungkan jika hari pemungutan suara pilkada digelar pada Desember 2020.

Pasalnya, dalam situasi pandemi Covid-19, petahana yang kini masih menjabat sebagai kepala daerah dapat menunjukkan kontribusinya dalam penanganan wabah.

Baca juga: KPU Didorong Gelar Mitigasi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Covid-19

 

Hal ini dapat menjadi modal untuk menarik perhatian pemilih.

Sebaliknya, dalam situasi pandemi, calon kepala daerah yang non petahana kesulitan untuk melakukan kampanye diri.

"Dalam suasana pandemi, calon-calon yang menjadi potensial lawan petahana tidak bisa bergerak," kata Djayadi dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Minggu (17/5/2020).

"Masa kampanye misalnya, dalam suasana seperti ini sosialisasi, itu akan digebukin orang. Orang lagi sibuk ngurusin nyawa, mereka malah sosialisasi kampanye," lanjutnya.

Baca juga: Dibayangi Covid-19, Ini 8 Hal yang Harus Dipastikan Terkait Pelaksanaan Pilkada

Djayadi mengatakan, dalam situasi wabah seperti ini, masyarakat akan menilai kinerja kepala daerah mereka dalam penanganan Covid-19.

Di saat yang bersamaan, kepala daerah calon petahana tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Mereka memanfaatkan momentum pandemi ini untuk mulai menghimpun suara pemilih.

"Jadi petahanalah yang sangat diuntungkan dengan penundaan kalau sampai Desember 2020," ujar Djayadi.

Baca juga: Akibat Covid-19, Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak Diprediksi Minim

Lain halnya jika pilkada ditunda hingga tahun 2021 mendatang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X