Dian Permata
Peneliti

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Founder Institut Riset Indonesia

Hadapi Pagebluk Covid-19, Beruntungnya Indonesia Punya Rakyat Baik Hati...

Kompas.com - 16/05/2020, 16:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pernyataan ini sekaligus menguatkan serta mengonfirmasi bahwa masyarakat diminta turut beserta aktif menangani pandemi—entah karena efek langsung wabah ini seperti ancaman kesehatan kehilangan atau mata pencaharian.

Caranya bisa dengan ikut berpartisipasi menjadi relawan, donatur, atau ikut lembaga kemanusian, atau lainnya. Bentuknya pun boleh dari membagikan masker, hand sanitizer, sembako, atau kegiatan lain.

Rumah Sandiuno Indonesia—Rumah Siaga, boleh dijadikan contoh kecilnya. Keduanya mulai bergerak jauh-jauh hari membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi.

Bahkan, lembaga ini menginisiasi kampanye agar tidak takut donor darah di masa pandemi Covid-19. Hasilnya, kampanye itu diikuti institusi lain dan terbilang cukup membantu PMI menambah stok jumlah kantung darah yang kian menipis.

Tak mau dicap ketinggalan kereta, walhasil, pemerintah juga buat hal serupa. Namanya, Relawan Indonesie Bersatu (RIB).

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA Tren peringkat modal sosial Indonesia dalam Legatum Prosperity Index

Karena itulah, dalam laporan Legatum Prosperity Index 2019, Indonesia berada di peringkat kelima di dunia untuk kategori modal sosial (social capital)—menjadi salah satu dari 12 pilar yang digunakan. 

Di dalam elemen ini sosial kapital terdapat lima elemen, yakni Personal and Family Relationships, Social Networks, Interpersonal Trust, Institutional Trust, serta Civic and Social Participation (partisipasi sipil dan sosial).

Untuk elemen partisipasi sipil dan sosial, Indonesia boleh dibilang jagoan. Empat tahun terakhir beruntun menduduki posisi tiga besar.

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA Tren peringkat partisipasi sipil dan sosial dalam Legatum Prosperity Index

Indeks ini menggunakan 12 pilar, yaitu economic quality, education, enterprise conditions, governance, health, investment environments, living environment, market access and infrastructure, natural environment, personal freedom, safety and security, dan social capital.

Penyusunannya menggunakan 65 elemen dan 294 indikator. Gallup dan Idea adalah segelintir lembaga yang terlibat dalam pembuatan indeks ini.

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA Poin Indonesia per Indikator Legatum Prosperity Index

Dari data Legatum Prosperity Index di atas, tergambar secara periodik bahwa Indonesia dianugerahi warga negara yang memiliki tingkat kepedulian relatif tinggi dibandingkan negara lain untuk urusan kepedulian sesama manusia.

Kesadaran itu dapat dilihat dengan kasat mata saat masa pandemi Covid-19. Beragam cerita soal kemanusian yang menguras air mata dan simpati seliweran di lini masa media sosial atau di grup percakapan.

Mungkin ini juga tidak dapat dilepaskan dari buah pemikiran para pendiri bangsa mengenai karakter bangsa Indonesia.

Hanya saja, meski kualitas manusia Indonesia dalam hal partisipasi dalam kegiatan sosial terlihat ciamik dalam CAF Index dan Legatum Prosperity Index, pemerintah tidak boleh abai soal kewajibannya terhadap warga Negara. Ini jelas diamanatkan dalam konstitusi.

Karena, ada sinisme bahwa tingginya minat masyarakat Indonesia untuk urusan kepedulian ini lantaran lambannya respons pemerintah dalam menyikapi fenomena wabah ini. Hadir atau tidak pemerintah, mereka tetap turun ke lapangan.

Entah karena berbelit rantai komunikasi atau banyaknya ranjau administrasi yang menghalangi, partai politik pun kena semprit publik. Banyak orang menanyakan keberadaan partai politik, bahkan sampai membuat stiker di media sosial bernada sarkasme.

Isi stiker, menyindir partai politik hanya membutuhkan publik pada saat proses elektoral. Habis itu, tidak diperlukan.

Situasi ini dapat disederhanakan. Meminjam istilah anak millenial, pemerintah dan partai politik “Gak gercep (gerak cepat)!”  

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.