Dian Permata
Peneliti

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). Founder Institut Riset Indonesia

Hadapi Pagebluk Covid-19, Beruntungnya Indonesia Punya Rakyat Baik Hati...

Kompas.com - 16/05/2020, 16:38 WIB
Ilustrasi kepedulian sosial KOMPAS/JITETIlustrasi kepedulian sosial
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HAMPIR 90 persen negara di dunia terkena Covid-19. Angka ini berdasarkan laporan CSSE John Hopkins University dan organisasi kesehatan dunia—WHO, yang mencatat data terkonfirmasi wabah virus tersebut dari seluruh dunia.

Angka tersebut bisa saja naik atau turun dengan berjalannya waktu sejak virus ini ditemukan pertama kali di China pada Desember 2019.

Negara yang terkena virus ini kewalahan dalam menghadapi penyebaran virus ini. Karena, ini adalah jenis virus baru.

Praktis, vaksinnya juga belum ditemukan apalagi diproduksi massal. Tingkat penyebarannya pun sangat cepat. Ditambah lagi, ada laporan bahwa virus ini terus bermutasi menjadi varian-varian baru.

Bisa ditebak, negara dibuat sempoyongan gegara kepintaran si Covid-19. Tak terkecuali negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan Spanyol.

Beragam jurus digunakan untuk menjinakkan dan mengalahkan si Covid-19 dalam perang wabah ini. Ada negara yang memilih cara lockdown, ada juga yang tidak menggunakannya, dan ada pula yang mengadopsi keduanya secara bersamaan.

Covid-19 memberikan tantangan kepada Negara dalam menelurkan kebijakan. Apakah kebijakan yang dikeluarkan dapat menjinakkan atau malah membiarkan si Covid-19 menguras energi emosi dan tenaga sebuah negara.

Belakangan, paradigma kebijakan itu berada dua kutub perdebatan, yaitu kutub pro life dan pro economy.

Tulisan ini tidak akan membahas secara detail persoalan di atas, tetapi akan condong mengulas lahirnya gerakan filantropi di masa pandemi Covid-19.

Gerakan ini makin menjamur di saat Negara dipusingkan oleh dua kutub tersebut. Gerakan ini bak oase, menyiram rasa gersang karena geram terhadap kebijakan Negara yang terkesan setengah hati dalam menangani pandemi Covid-19.

Gotong royong filantropi Indonesia

Gotong royong adalah bekerja sama—tolong menolong, bantu-membantu—merujuk kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

Popularitas istilah gotong royong tak lepas dari upaya yang dilakukan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Itu dimulai dari Presiden Soekarno dan Soeharto, hingga rezim saat ini yang mempromosikan istilah tersebut.

Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH Corona) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, IDI, dan Republika merupakan aksi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan yang berada di lini paling depan. Dok. BPJS Kesehatan Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH Corona) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, IDI, dan Republika merupakan aksi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan yang berada di lini paling depan.

Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno memosisikan gotong royong sebagai asas sentral negara-bangsa Indonesia sebagaimana dia katakana,” Pancasila, jikalau saya peras maka dapatlah saya perkataan Indonesia yang tulen, yaitu gotong royong. Negara gotong royong. Alangkah hebatnya. Negara gotong royong." (Gunardi Endro, 2016: 1)

Terkait Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemerintah tidak dapat bekerja sendirian menangani pandemi ini.

Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat penting dan diperlukan. Gotong royong dapat menjadi kunci dalam menghadapi Covid-19.

Jokowi mendapati sebuah cerita mengenai seorang warga yang terkena gejala Covid-19 di suatu lingkungan. Tetangga di lingkungan tersebut tidak mengucilkan si penderita dan justru membantunya dengan memasok sembako.

Karena itu, menurut Jokowi, gotong royong harus terus digaungkan. Itu dia sampaikan di Istana Bogor, Sabtu (18/4/2020).

Pesan yang disampaikan Jokowi itu kira-kira demikian, Negara membutuhkan atau mengharapkan bantuan dari warga negara dalam bentuk apa pun untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Bantuan itu boleh dalam bentuk uang dengan memberikan sembako—seperti pada cerita di atas—, memberikan masker, pembasuh tangan (hand sanitizer), pengadaan alat pelindung diri (APD) atau baju hazmat, waktu, pengalaman, atau lainnya.

Agar lebih mudah dicerna masyarakat maka Presiden Jokowi menggunakan kata gotong royong.

Pilihan kata itu dianggap lebih familiar di telinga kita. Ketimbang menggunakan kalimat “Pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pandemi ini" atau “Pemerintah beharap ada gerakan filantropi untuk merespons wabah Covid-19”.

Definisi singkat filantropi ialah seseorang yang mendonasikan uang, pengalaman, waktu, dan atau keahlihan tertentu untuk menolong sesama manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Adapun arti partisipasi adalah turut serta atau ambil bagian dalam merespons sebuah fenomena atau kebijakan. Baik filantropi maupun partisipasi memiliki arti yang beririsan dalam penanganan wabah ini.

Jauh sebelum pandemi Covid-19, gerakan filantropi sudah mulai tumbuh di Indonesia. Sebagai contoh, di masa konflik sipil di Maluku pada 1999 lahir gerakan kemanusian Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C).

Lalu, di masa krisis ekonomi 1998 ada gerakan bernama Suara Ibu Peduli (SIP). SIP lahir sebagai reaksi melambungnya harga susu bayi dan balita. Gerakan model ini makin tumbuh subur saat Tsunami Aceh 2004.

Lokasi Indonesia di antara pertemuan tiga lempengan besar—yakni Lempengan Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik—yang mengakibatkan rawan gempa bumi, menjadi faktor lain pendorong kuat lahirnya gerakan-gerakan filantropi baru.

Ini dapat dilihat cepatnya bermunculan gerakan kemanusian pada saat bencana alam terjadi di sebuah daerah. Mer-C dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dapat menjadi secuil contoh.

Jadi gebluk atau?

Spektator.id menulis, dengan semua peristiwa yang pernah dialami, terbukti bahwa orang Indonesia telah belajar untuk bersatu ketika menghadapi sulit.

Mereka sama-sama memiliki rasa tanggung jawab sekaligus merasakan sukacita besar dalam membantu satu sama lain saat dibutuhkan. Bahasa rakyatnya, tepa selira alias tenggang rasa, kira-kira demikian kurang lebihnya.

Angka kerelawanan Indonesia tertinggi dibandingkan negara mana pun di dunia. Dalam laporan Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2018, Indonesia juga menduduki peringkat teratas dalam frekuensi sumbangan aktivitas kerelawanan.

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA CAF Index Indonesia

Karenanya, tidak mengherankan ada begitu banyak kampanye crowdfunding (urunan massal) yang telah diluncurkan pada berbagai platform lokal seperti kitabisa.com untuk membantu mereka yang membutuhkan.

CAF adalah sebuah organisasi amal internasional. Organisasi berbasis di Inggris. Organisasi ini memiliki sembilan perwakilan di enam benua. Mereka berdiri untuk membantu serta memberikan kehidupan lebih baik di dunia internasional.

Organisasi ini sudah berjalan 90 tahun. CAF membantu para donator, perusahaan, pegiat amal, dan organisasi sosial agar kegiatan model ini dapat disebarluaskan.

CAF Index menggunakan basis data Gallup. Gallup adalah salah satu organisasi riset, survei, atau polling kesohor. Gallup menjadi salah satu kiblat dunia soal ilmu riset, survei, atau polling.

Dalam CAF Index, data yang digunakan melibatkan 143 negara atau setidaknya mewakili 95 persen jumlah populasi di dunia. Pertanyaan riset yang diajukan menggunakan beragam aspek kehidupan.

Rata-rata, ada 1.000 responden yang terlibat di setiap Negara. Kegiatan riset ini dilakukan secara simultan selama satu dekade belakangan ini.

Ada tiga aspek utama yang ditanyakan dan disajikan dalam CAF Index, yaitu tentang kerelaan membantu orang lain yang tak dikenal, menyumbang uang donasi, dan terlibat atau membantu kerja-kerja kerelawanan.

Secara agregat, posisi Indonesia dalam indeks tersebut terlihat dalam grafik di bawah ini:

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA Agregat CAF Index Indonesia

Partisipasi vs di mana pemerintah?

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai pemerintah gamang dalam menentukan kebijakan dalam penanganan pandemik virus corona.

Salah satu bentuk kegamangan itu adalah rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun karena besarnya beban pemerintah untuk menanggung hidup masyarakat yang terdampak

Wakil Ketua Umum PAN itu berpandangan, rakyat tidak bisa bergantung pada pemerintah. Sudah saatnya rakyat membangun kewaspadaan individu untuk melawan pandemik ini, khususnya saat rakyat harus ke luar rumah mencari nafkah.

Masyarakat juga diminta jangan terkecoh dengan pernyataan pemerintah bahwa wabah virus corona sudah mulai menurun. Padahal, kurva penderita terus naik.

Pernyataan ini sekaligus menguatkan serta mengonfirmasi bahwa masyarakat diminta turut beserta aktif menangani pandemi—entah karena efek langsung wabah ini seperti ancaman kesehatan kehilangan atau mata pencaharian.

Caranya bisa dengan ikut berpartisipasi menjadi relawan, donatur, atau ikut lembaga kemanusian, atau lainnya. Bentuknya pun boleh dari membagikan masker, hand sanitizer, sembako, atau kegiatan lain.

Rumah Sandiuno Indonesia—Rumah Siaga, boleh dijadikan contoh kecilnya. Keduanya mulai bergerak jauh-jauh hari membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi.

Bahkan, lembaga ini menginisiasi kampanye agar tidak takut donor darah di masa pandemi Covid-19. Hasilnya, kampanye itu diikuti institusi lain dan terbilang cukup membantu PMI menambah stok jumlah kantung darah yang kian menipis.

Tak mau dicap ketinggalan kereta, walhasil, pemerintah juga buat hal serupa. Namanya, Relawan Indonesie Bersatu (RIB).

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA Tren peringkat modal sosial Indonesia dalam Legatum Prosperity Index

Karena itulah, dalam laporan Legatum Prosperity Index 2019, Indonesia berada di peringkat kelima di dunia untuk kategori modal sosial (social capital)—menjadi salah satu dari 12 pilar yang digunakan. 

Di dalam elemen ini sosial kapital terdapat lima elemen, yakni Personal and Family Relationships, Social Networks, Interpersonal Trust, Institutional Trust, serta Civic and Social Participation (partisipasi sipil dan sosial).

Untuk elemen partisipasi sipil dan sosial, Indonesia boleh dibilang jagoan. Empat tahun terakhir beruntun menduduki posisi tiga besar.

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA Tren peringkat partisipasi sipil dan sosial dalam Legatum Prosperity Index

Indeks ini menggunakan 12 pilar, yaitu economic quality, education, enterprise conditions, governance, health, investment environments, living environment, market access and infrastructure, natural environment, personal freedom, safety and security, dan social capital.

Penyusunannya menggunakan 65 elemen dan 294 indikator. Gallup dan Idea adalah segelintir lembaga yang terlibat dalam pembuatan indeks ini.

DOK PRIBADI/DIAN PERMATA Poin Indonesia per Indikator Legatum Prosperity Index

Dari data Legatum Prosperity Index di atas, tergambar secara periodik bahwa Indonesia dianugerahi warga negara yang memiliki tingkat kepedulian relatif tinggi dibandingkan negara lain untuk urusan kepedulian sesama manusia.

Kesadaran itu dapat dilihat dengan kasat mata saat masa pandemi Covid-19. Beragam cerita soal kemanusian yang menguras air mata dan simpati seliweran di lini masa media sosial atau di grup percakapan.

Mungkin ini juga tidak dapat dilepaskan dari buah pemikiran para pendiri bangsa mengenai karakter bangsa Indonesia.

Hanya saja, meski kualitas manusia Indonesia dalam hal partisipasi dalam kegiatan sosial terlihat ciamik dalam CAF Index dan Legatum Prosperity Index, pemerintah tidak boleh abai soal kewajibannya terhadap warga Negara. Ini jelas diamanatkan dalam konstitusi.

Karena, ada sinisme bahwa tingginya minat masyarakat Indonesia untuk urusan kepedulian ini lantaran lambannya respons pemerintah dalam menyikapi fenomena wabah ini. Hadir atau tidak pemerintah, mereka tetap turun ke lapangan.

Entah karena berbelit rantai komunikasi atau banyaknya ranjau administrasi yang menghalangi, partai politik pun kena semprit publik. Banyak orang menanyakan keberadaan partai politik, bahkan sampai membuat stiker di media sosial bernada sarkasme.

Isi stiker, menyindir partai politik hanya membutuhkan publik pada saat proses elektoral. Habis itu, tidak diperlukan.

Situasi ini dapat disederhanakan. Meminjam istilah anak millenial, pemerintah dan partai politik “Gak gercep (gerak cepat)!”  

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Menko PMK: Calon Jemaah yang Belum Divaksinasi Covid-19 Batal Berangkat Haji

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Hakim Itong Segera Disidang

Nasional
KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

KPK Lantik 43 Pegawai untuk Jabatan Fungsional Baru

Nasional
Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Cegah Hepatitis Akut Misterius Meluas, Anggota DPR: Kenali Tanda atau Gejalanya

Nasional
Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Kemenkes Anggap Satgas Penanganan Hepatitis Akut Tak Diperlukan

Nasional
Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Survei: Prabowo, Anies, Ganjar Bersaing Ketat, Pilpres 2024 Diprediksi Dua Putaran

Nasional
Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Menko PMK: Kasus Covid-19 di DKI Naik karena Warga Lakukan Tes

Nasional
Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Irjen Napoleon: Bohong Besar, Mana Boleh Bawa Handphone di Rutan Bareskrim!

Nasional
Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Tiga Bulan Pasca-peluncuran, Apa Kabar Layanan Contact Center Disabilitas Tanah Air?

Nasional
Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot 'Trading' Fahrenheit

Bareskrim Blokir Uang Rp 70 Miliar dari Rekening Tersangka Kasus Robot "Trading" Fahrenheit

Nasional
Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Kemenlu Jelaskan soal Kepastian Kehadiran Putin di KTT G20

Nasional
Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Wapres Minta Pemanfaatan SDA Tetap Jaga Kelestarian Lingkungan

Nasional
M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

M Kece Diancam Usai Dianiaya Irjen Napoleon: Saya Perwira Aktif Kamu Jangan Macam-macam

Nasional
Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Menko PMK Sebut Masyarakat Tak Perlu Pakai Masker Lagi jika Kasus Covid-19 Membaik

Nasional
UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Mei: 3.766 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.