Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: PSBB Tak Dilonggarkan Sedikit Pun...

Kompas.com - 14/05/2020, 17:42 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan, pemerintah tidak melakukan pelonggaran atau relaksasi terhadap penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ia berharap masyarakat memahami dan tetap berkomitmen disiplin melakukan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan selama PSBB.

"Pemerintah sampai saat ini tidak melakukan relaksasi sedikit pun terkait dengan PSBB. Namun, kita mulai tertib, disiplin, mulai teliti memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan di dalam konteks PSBB," kata Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis sore.

Baca juga: Pemerintah yang Mencla-mencle dan Penjelasan Istana...

Yuri mengatakan, masyarakat harus mulai menjalankan kehidupan normal yang baru, yaitu kegiatan yang secara prinsip berbeda seperti saat sebelum virus corona muncul.

"Kebiasaan-kebiasaan baru harus kita lakukan, harus kita kerjakan, kita harus mulai terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat. Kita harus melakukan pola yang terbiasa untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kita harus membiasakan diri untuk menggunakan masker pada saat kita keluar dari rumah," ujar dia.

Lebih lanjut, Yuri meminta masyarakat selalu mencermati perkembangan Covid-19 dan tidak menciptakan kerumunan yang berisiko menularkan virus.

"Inilah yang kita sebut dengan norma hidup yang baru. Norma hidup yang sekarang beradaptasi dengan situasi di lingkungan kita. Karena kita tahu Covid-19 bukan hanya masalah satu kota, satu kabupaten, satu negara, tetapi seluruh negara di dunia ini," lanjut dia.

Adapun hingga Kamis (14/5/2020), tercatat penambahan 568 kasus positif Covid-19. Dengan demikian, total pasien Covid-19 berjumlah 16.006 orang.

Baca juga: Berjualan Saat PSBB, PKL Musiman di Jalan Mas Masyur Ditertibkan

Sementara itu, pasien sembuh Covid-19 disebutkan bertambah 231 sehingga total menjadi 3.518 orang.

Namun, juga ada penambahan kasus kematian sebanyak 15 pasien. Dengan demikian, total pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 1.043 orang.

Hingga Kamis ini, sudah ada 382 kabupaten/kota di 34 provinsi yang terdampak Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com