Sebut Sinkronisasi Data Bansos Kian Baik, Muhadjir Contohkan Tangsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pencocokkan data penerima bantuan sosial (Bansos) antara pemerintah pusat dengan daerah sudah berjalan baik.

Ia mencontohkan, mekanisme penyaluran Bansos Presiden di Tangerang Selatan yang dipastikan tidak ada tumpang tindih dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Jadi kalau awal putaran pertamanya sudah bagus begini (penyalurannya), bisa dipastikan untuk putaran kedua dan berikutnya lancar," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis saat meninjau langsung penyaluran Bansos Presiden di Tangerang Selatan, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Viral, Ada Warga dengan Gaji Rp 20 Juta Minta Bantuan, Bisakah Dapat Bansos?

Ia mengatakan, ada 75.000 kepala keluarga (KK) yang ditargetkan menerima paket Bansos Presiden di Tangerang Selatan.

Adapun data Kementerian Sosial baru mencatat sebanyak 63.000 KK yang menerima Bansos Presiden di Tangerang Selatan. Dengan demikian, ada 12.000 KK yang belum terakomodasi.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan melengkapi data penerima dan segera menyalurkan Bansos Presiden tersebut.

Hingga 14 Mei, Bansos Presiden baru tersalurkan kepada 35.089 KK atau 55,7 persennya.

"Saya minta sesuai arahan Presiden bahwa sasaran Bansos Presiden ini selain sisa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum mendapatkan bantuan sosial reguler, juga utamanya keluarga terdampak dari non-DTKS," papar Muhadjir.

"Mereka-mereka yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, termasuk ojol dan juga para pedagang atau buruh harian," lanjut dia.

Baca juga: Datangi Kelurahan, Puluhan Warga Warakas Tuntut Bansos dari Kemensos

Lebih lanjut, Muhadjir menyatakan, pemerintah akan terus menyempurnakan data penerima pada penyaluran berikutnya.

Ia memastikan, Bansos Presiden tersebut dapat sesegera mungkin disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dan sangat membutuhkan.

"Kalau ada yang tidak tepat sasaran kita benahi, kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," sambung Muhadjir.