Kompas.com - 14/05/2020, 17:36 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pencocokkan data penerima bantuan sosial (Bansos) antara pemerintah pusat dengan daerah sudah berjalan baik.

Ia mencontohkan, mekanisme penyaluran Bansos Presiden di Tangerang Selatan yang dipastikan tidak ada tumpang tindih dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

"Jadi kalau awal putaran pertamanya sudah bagus begini (penyalurannya), bisa dipastikan untuk putaran kedua dan berikutnya lancar," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis saat meninjau langsung penyaluran Bansos Presiden di Tangerang Selatan, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Viral, Ada Warga dengan Gaji Rp 20 Juta Minta Bantuan, Bisakah Dapat Bansos?

Ia mengatakan, ada 75.000 kepala keluarga (KK) yang ditargetkan menerima paket Bansos Presiden di Tangerang Selatan.

Adapun data Kementerian Sosial baru mencatat sebanyak 63.000 KK yang menerima Bansos Presiden di Tangerang Selatan. Dengan demikian, ada 12.000 KK yang belum terakomodasi.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan melengkapi data penerima dan segera menyalurkan Bansos Presiden tersebut.

Hingga 14 Mei, Bansos Presiden baru tersalurkan kepada 35.089 KK atau 55,7 persennya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya minta sesuai arahan Presiden bahwa sasaran Bansos Presiden ini selain sisa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum mendapatkan bantuan sosial reguler, juga utamanya keluarga terdampak dari non-DTKS," papar Muhadjir.

"Mereka-mereka yang terdampak karena kehilangan pekerjaan akibat di-PHK, termasuk ojol dan juga para pedagang atau buruh harian," lanjut dia.

Baca juga: Datangi Kelurahan, Puluhan Warga Warakas Tuntut Bansos dari Kemensos

Lebih lanjut, Muhadjir menyatakan, pemerintah akan terus menyempurnakan data penerima pada penyaluran berikutnya.

Ia memastikan, Bansos Presiden tersebut dapat sesegera mungkin disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dan sangat membutuhkan.

"Kalau ada yang tidak tepat sasaran kita benahi, kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," sambung Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.