Jusuf Kalla: Indonesia Harus Berkontribusi dalam Pengobatan Covid-19, Jangan Selalu Minta ke China

Kompas.com - 13/05/2020, 18:48 WIB
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memantau penyemprotan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKetua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memantau penyemprotan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia harus berkontribusi dalam menemukan cara pengobatan Covid-19.

Menurut Kalla, tidak sepatutnya Indonesia bergantung ke negara lain dalam pengobatan Covid-19.

"Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang saintis untuk penanganan corona. Jangan seperti selama ini, apa-apa minta dari China," ujar Kalla melalui keterangan tertulis usai bertemu Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Amin Subandrio di Kantor Eijkman, Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Gugus Tugas: Selama Vaksin Belum Ada, Kita Harus Bisa Berhadapan dengan Covid-19

Karena itu, Kalla menjamin PMI akan selalu mendukung Lembaga Eijkman dengan menyediakan fasilitas pengolahan darah milik mereka yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia.

Amin Subandrio pun menyambut baik dukungan PMI tersebut. Ia mengatakan, pemerintah telah merumuskan protokol dalam terapi plasma darah.

Terapi plasma darah pasien yang sembuh dari Covid-19 itu diprediksi bisa memunculkan antibodi ketika disuntikkan ke dalam tubuh pasien yang masih terjangkit Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Jokowi: Terapi Plasma Darah Akan Diuji Coba Skala Besar

Amin juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun perlindungan etik bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam program tersebut.

Ia menuturkan, setelah protokol nasional dan perlindungan etik disahkan, pelayanan terapi plasma konvalesen ini dimulai dari pendataan penyintas di rumah sakit.

Data tersebut kemudian ditindaklanjuti PMI untuk diperiksa kelayakan pendonornya. Jika memenuhi persyaratan, pendonor akan diambil plasma darahnya.

"Dari rumah sakit sampai mengambil plasma itu tugas PMI," kata Amin.

Baca juga: Lembaga Eijkman: Pengobatan Covid-19 dengan Plasma Darah Harus Perhatikan Kondisi Pasien

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.