Jusuf Kalla: Indonesia Harus Berkontribusi dalam Pengobatan Covid-19, Jangan Selalu Minta ke China

Kompas.com - 13/05/2020, 18:48 WIB
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memantau penyemprotan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKetua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memantau penyemprotan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia harus berkontribusi dalam menemukan cara pengobatan Covid-19.

Menurut Kalla, tidak sepatutnya Indonesia bergantung ke negara lain dalam pengobatan Covid-19.

"Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang saintis untuk penanganan corona. Jangan seperti selama ini, apa-apa minta dari China," ujar Kalla melalui keterangan tertulis usai bertemu Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Amin Subandrio di Kantor Eijkman, Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Gugus Tugas: Selama Vaksin Belum Ada, Kita Harus Bisa Berhadapan dengan Covid-19

Karena itu, Kalla menjamin PMI akan selalu mendukung Lembaga Eijkman dengan menyediakan fasilitas pengolahan darah milik mereka yang tersebar di 15 kota besar di Indonesia.

Amin Subandrio pun menyambut baik dukungan PMI tersebut. Ia mengatakan, pemerintah telah merumuskan protokol dalam terapi plasma darah.

Terapi plasma darah pasien yang sembuh dari Covid-19 itu diprediksi bisa memunculkan antibodi ketika disuntikkan ke dalam tubuh pasien yang masih terjangkit Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Terapi Plasma Darah Akan Diuji Coba Skala Besar

Amin juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun perlindungan etik bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam program tersebut.

Ia menuturkan, setelah protokol nasional dan perlindungan etik disahkan, pelayanan terapi plasma konvalesen ini dimulai dari pendataan penyintas di rumah sakit.

Data tersebut kemudian ditindaklanjuti PMI untuk diperiksa kelayakan pendonornya. Jika memenuhi persyaratan, pendonor akan diambil plasma darahnya.

"Dari rumah sakit sampai mengambil plasma itu tugas PMI," kata Amin.

Baca juga: Lembaga Eijkman: Pengobatan Covid-19 dengan Plasma Darah Harus Perhatikan Kondisi Pasien

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.