Kompas.com - 13/05/2020, 14:28 WIB
Suasana Rapat Paripurna digelar secara kehadiran fisik dan virtual di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta maupun secara virtual, Selasa (12/5/2020). Dok. Humas DPR RISuasana Rapat Paripurna digelar secara kehadiran fisik dan virtual di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta maupun secara virtual, Selasa (12/5/2020).

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan persetujuan atas Rancangan Undang – Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menjadi usul inisiatif DPR RI.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menanyakan persetujuan RUU itu kepada para anggota dewan yang hadir secara fisik maupun virtual dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

“Apakah pendapat Fraksi-Fraksi atas usul inisiatif Badan Legislasi terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila dapat disetujui menjadi usul DPR RI?,” tanya Puan dalam rapat tersebut.

Kemudian dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, DPR menjelaskan, kesepakatan persetujuan itu diperoleh setelah sembilan Fraksi menyerahkan pendapat tertulisnya kepada Pimpinan Dewan.

Baca juga: DPR Terima Usulan Perubahan UU Penanggulangan Bencana

Adapun perwakilan tiap-tiap Fraksi yang menyampaikan pandangan tertulisnya kepada Pimpinan DPR, yakni Sturman Panjaitan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ferdiansyah dari fraksi Golongan karya (Golkar)

Selanjutnya ada Hendrik Lewerissa dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fauzi H Amro dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Neng Eem Marhamah Zulfa (PKB), Herman Khaeron (Demokrat) dan Bukhori dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, turut hadir Guspardi Gaus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Syamsurizal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebekum diparipurnakan daman sidang, RUU ini terlebih dulu disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan perwakilan Fraksi di Baleg yang telah menyampaikan pandangan dan masukan atas draf RUU tersebut.

Baca juga: APBN Defisit Rp 853 Triliun, Banggar DPR Minta Pemerintah Tambal Defisit dengan Utang

Haluan Ideologi Pancasila

RUU Haluan Idelogi Pancasila sendiri merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan.

Lebih lanjut, kebijakan itu dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

Baca juga: Antara Janji DPR Fokuskan Kinerja Tangani Covid-19 dan Realitanya...

Terkait fungsinya, RUU Haluan Ideologi Pancasila diperlukan sebagai kerangka landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

Dengan demikian, RUU tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

45 Kasus Virus Corona Varian Alpha Terdeteksi di 10 Provinsi, Paling Banyak di DKI

Nasional
Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Imparsial Minta Presiden Tunjuk Panglima TNI Baru yang Bersih dari Pelanggaran HAM

Nasional
Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Nasional
RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Nasional
Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Nasional
Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X