Kompas.com - 12/05/2020, 13:05 WIB
Warga antre berdesakan saat pembagian nasi kotak dan masker di Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan peduli dan berbagi dari Kogabwilhan-I kepada masyarakat sekitar di tengah berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANWarga antre berdesakan saat pembagian nasi kotak dan masker di Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Jakarta, Selasa (21/4/2020). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan peduli dan berbagi dari Kogabwilhan-I kepada masyarakat sekitar di tengah berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar.


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mematangkan kajian rencana pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Rencana pemulihan ekonomi itu dilakukan dengan pembukaan kembali kegiatan bisnis secara bertahap.

"Mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mematangkan kajian tersebut dan melakukan pembahasan secara intens terhadap kebijakan mikro dan makro perekonomian nasional hingga tahap finalisasi, dengan memperhatikan pada asumsi perkembangan penanganan wabah Covid-19," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Pandemi Corona, Begini Cara Pemulihan Ekonomi Nasional

Ia mengatakan pembukaan aktivitas bisnis dan kegiatan masyarakat harus dengan memperhatikan perkembangan penyebaran dan kurva kasus Covid-19 di tiap daerah.

Bambang berharap jangan sampai rencana pemulihan ekonomi tersebut malah kontraproduktif dengan kebijakan penanganan Covid-19.

"Jangan sampai mengganggu upaya penanggulangan wabah Covid-19," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bambang meminta pemerintah bekerja keras menurunkan kurva penularan Covid-19 jika mau melaksanakan skenario pemulihan ekonomi seperti yang telah direncanakan.

Bambang pun mengingatkan pemerintah agar mewaspadai gelombang kedua Covid-19.

"Agar dalam membuka aktivitas perekonomian dilakukan secara perlahan guna mewaspadai gelombang kedua virus Covid-19," kata dia.

Baca juga: Ini Kunci Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Covid-19

Diketahui, foto skenario pemulihan ekonomi Indonesia beredar luas dan diperbincangkan di jagat maya.

Foto tersebut menunjukkan timeline beroperasinya kembali berbagai sektor.

Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan, foto yang beredar luas tersebut merupakan bagian dari kajian awal pemerintah dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Yang beredar di masyarakat tersebut merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan pemerintah menjelang, selama, dan pasca-pandemi Covid-19," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Kemenko Perekonomian Buat Kajian Awal Buka Fasilitas Publik, Kemenkes: Itu Masih Pendapat, Bukan Rencana

Berikut isi kajian awal Kemenko Perekonomian tersebut:

1. Fase pertama, yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.

2. Fase kedua yakni pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali.

3. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian.

4. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan kepada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah.

5. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.