UU Pelindungan Pekerja Migran Digugat ke MK, Dinilai Bebani Perusahaan Penempatan

Kompas.com - 12/05/2020, 12:28 WIB
Sebanyak 136 pekerja migran Indonesia yang dideportasi yang dipulangkan Pemerintah Malaysia menjalani pemeriksaan di PLBN Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (11/5/2020). dok BP2MI Kalimantan BaratSebanyak 136 pekerja migran Indonesia yang dideportasi yang dipulangkan Pemerintah Malaysia menjalani pemeriksaan di PLBN Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (11/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PPMI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon dalam perkara ini adalah pemilik perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) bernama Sunaryo dan Zarkasi.

Keduanya mempersoalkan dua pasal dalam UU PPMI, yaitu Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 Ayat (1) huruf b.

"Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 Ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut menjadi diskriminatif," kata Kuasa Hukum pemohon, Junaidi, melalui sidang virtual yang digelar MK, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan 34.000 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Pasal 5 huruf d UU PPMI mengatur tentang salah satu syarat seseorang dapat menjadi pekerja migran, yaitu terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial.

Pasal itu dinilai sangat membebani pemohon karena jaminan sosial yang dimaksud spesifik pada BPJS kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemohon menilai, sistem BPJS kesehatan memiliki banyak kelemahan dan masalah sehingga tidak cocok digunakan para pekerja migran.

Masalah itu misalnya mengenai kerugian yang terus menerus dialami pihak BPJS.

Pada tahun 2014, BPJS mengalami kerugian sebesar Rp 814,4 miliar, tahun 2015 merugi Rp 4,63 triliun, tahun 2016 rugi Rp 6,6 triliun, dan tahun 2018 rugi Rp 10,98 triliun.

"Hal ini menunjukkan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS sangatlah tidak tepat dimiliki pada pos-pos urgen seperti pelayanan terhadal jaminan kesehatan bagi pekerja migran," ujar Junaidi.

Baca juga: Respons Pemerintah Bantu Pekerja Migran Dinilai Kalah Cepat dari LSM

Pemohon juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan belum bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri.

Hal tersebut dinilai mempersulit proses jaminan kesehatan para pekerja migran jika terjadi kecelakaan kerja di luar negeri.

Dampaknya, P3MI akan dianggap tidak bertanggung jawab sehingga sangat mungkin dikenai sanksi.

"Bahwa Pemohon merasa pemerintah haruslah yang hadir dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia, bukan membebankan pada perusahaan pelaksana penemparan tenaga kerja Indonesia," kata Junaidi.

Baca juga: KBRI Malaysia Belum Mendapatkan Laporan Soal TKI yang Terkena PHK

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

Nasional
UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X