Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambil Menunggu Vaksin Covid-19, Indonesia Diminta Tingkatkan Diplomasi

Kompas.com - 11/05/2020, 20:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggagas Kongres Diaspora Indonesia Dino Patti Djalal menyarankan pemerintah Indonesia mulai meningkatkan diplomasi untuk mendapatkan vaksin Covid-19 di masa mendatang.

Menurut dia, hal ini penting mengingat keberadaan vaksin Covid-19 yang diperkirakan akan menjadi rebutan semua negara di dunia.

"Kita harus meningkatkan diplomasi vaksin. Sebab yang kita kawatir adalah vaksin itu baru satu tahun mungkin nanti baru bisa final diproduksi dan didistribusi. Dan semua negara akan rebutan," ujar Dino dalam konferensi pers secara daring bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Update Perkembangan 10 Calon Vaksin Virus Corona di Dunia

Dino memperkirakan negara-negara berkembang akan menjadi yang paling sulit mendapatkan vaksin Covid-19.

Terlebih, apabila ke depannya kondisi ekonomi Indonesia mengalami masa krisis hingga vaksin itu selesai diproduksi.

"Pada saat vaksin didistribusikan sementara ekonomi akan semakin melambat dan bahkan mungkin akan memasuki situasi krisis. Sehingga kita perlu menguatkan diplomasi vaksin ini," tegas Dino.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini juga mengingatkan bahwa saat ini kerja sama dunia internasional untuk penanganan Covid-19 masih minim.

Baca juga: Negara Berkembang Diprediksi Sulit Mendapatkan Vaksin Covid-19

Pasalnya, kini negara-negara di dunia juga masih bingung dengan penanganan Covid-19.

"Negara-negara cenderung melindungi diri sendiri. Kalau kita mau keluar dari krisis ini, maka harus ada kerja sama internasional. Tentu yang paling utama adalah kita harus memantabkan jaringan internasional kita untuk membantu meredakan Covid-19 di dalam negeri," tutur Dino.

Dia mencontohkan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan terkait alat tes Covid-19.

Kerja sama seperti itu menurutnya sangat baik dan perlu dijaga.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19 sampai Vaksin Ditemukan

Sebelumnya, Pejabat Senior WHO Dale Fisher menyebut vaksin untuk Covid-19 tidak akan siap hingga akhir tahun depan

"Saya pikir akhir tahun depan adalah ekspektasi yang sangat masuk akal," kata Fisher dilansir dari CNBC, Senin (4/5/2020).

Menurutnya, fase dua dan tiga uji coba akan memakan waktu yang lama untuk memastikan mereka aman dan dapat diandalkan.

Uji coba fase satu saat ini baru akan mengumpulkan data awal untuk menilai apakah vaksin potensial benar-benar bekerja, sebelum dilakukan uji coba fase selanjutnya.

Baca juga: WHO Tegaskan Vaksin Covid-19 Tak Akan Tersedia Sebelum Akhir 2021

Fisher bahkan menyebut komentar Presiden Donald Trump yang meyakini bahwa vaksin virus corona akan dikembangkan pada akhir 2020 sebagai sesuatu yang prematur.

Sementara itu, penelitian pengembangan vaksin virus corona yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kini telah memasuki uji klinis.

Akan tetapi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa kecil kemungkinan untuk memiliki vaksin tersebut sebelum akhir 2021.

Pengembangan dan distribusi massal vaksin secara luas dipandang sebagai cara yang paling mungkin untuk mengendalikan Covid-19.

Baca juga: Belum Ada Vaksin Covid-19, Pemerintah Didesak Optimalisasi PSBB

Pemerintah di seluruh dunia telah menggelontorkan dana untuk penelitian vaksin ketika perusahaan farmasi, universitas dan lembaga penelitian saling berlomba dalam mengembangkan vaksin.

Tiga perusahaan farmasi terbesar AS, Inovio, Moderna, dan Pfizer kini telah memulai uji klinis, yaitu tahap pertama dalam pengembangan vaksin.

Selain itu, para peneliti di Oxford University yang didukung oleh Pemerintah Inggris mengatakan, mereka bertekad untuk memproduksi vaksin pada musim gugur nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com