Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Ancaman Nasional (Covid-19)

Kompas.com - 09/05/2020, 21:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Perang Dunia kedua segera selesai setelah Kolonel Paul W Tibbets menjatuhkan bom Atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 yang diikuti berikutnya pada 9 Agustus pesawat pembom lainnya memporak porandakan Nagasaki.

Perang dunia kedua seolah menandakan fenomena berakhirnya ancaman perang terbuka di permukaan bumi ini, seiring ditemukannya kemampuan manusia menciptakan senjata pemusnah massal.

Kemajuan teknologi persenjataan telah membuat ketakutan tiada tara pada manusia dalam menghadapi kehancuran bersama. Pada sisi lainnya, penggunaan kekuatan udara telah membuat semua negara mengubah sistem pertahanan keamanan negaranya menjadi sebuah bangunan terstruktur yang “total” sifatnya.

Tidak ada lagi tempat di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai lokasi persembunyian. Setiap titik di permukaan bumi akan dengan mudah dijangkau menggunakan sistem senjata yang datang dari medium udara dan atau antariksa.

Demikianlah, maka sejak berakhirnya perang dunia maka hampir seluruh negara menata ulang tatanan dari postur sistem pertahanan keamanan negaranya yang berorientasi penuh kepada kemajuan high technology dan total defence.

Sudah sejak dulu Indonesia menyebutnya sebagai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Sishankamrata, yang sayangnya, konon karena Polri sudah terpisah dari TNI maka Sishankamrata berubah ujud menjadi Sishanrata.

Intisarinya adalah dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat diiringi dengan penggunaan dimensi udara dan antariksa, maka semua negara telah dipaksa untuk merekayasa sistem pertahanan keamanan negaranya yang harus bersandar kepada teknologi dan pertahanan yang total sifatnya.

Terminologi teknologi dan total telah menjadi kata kunci dalam membangun sebuah sistem bagi keberlangsungan dan eksistensi sebuah bangsa dalam menghadapi setiap ancaman.

Sistem pertahanan keamanan yang total atau menyeluruh sifatnya tentu saja bertujuan untuk menghadapi ancaman yang juga sifatnya menyeluruh. Dalam hal ini adalah ancaman apa saja yang diperkirakan akan membahayakan keberlangsungan eksistensi sebuah negara bangsa.

Kini semua negara tengah berhadapan dengan salah satu dari ancaman yang merupakan bagian dari perkiraan “ancaman menyeluruh” yang akan datang itu yakni ancaman yang berujud Virus Corona Covid-19.

Pada titik ini, maka dengan sangat jelas terlihat kemudian tentang bagaimana negara-negara yang tengah berhadapan dengan ancaman Covid-19 menyusun strategi yang bersandar kepada kemampuan teknologi dan total defence. Kita mengenalnya dengan pertahanan semesta, yang merupakan kata lain yang mewakili istilah “total”.

Sepintas pertahanan keamanan negara yang bersandar kepada teknologi dan total defence kelihatannya mudah untuk dapat diselenggarakan dengan cepat.

Kenyataan di lapangan ternyata membuktikan hal sebaliknya, karena menjadi tidak sederhana untuk menyatukan langkah dalam satu konsep operasi melawan ancaman Covid-19.

Banyaknya pelanggaran PSBB yang terjadi dan proses pembagian stimulus ekonomi yang terkendala dengan data penduduk yang kurang akurat hanyalah beberapa contoh saja dari tidak mudahnya menggulirkan perlawanan yang bersifat semesta itu.

Strategi terpadu yang dituangkan dalam sebuah konsep operasi yang merangkum titik– titik penting sesuai skala prioritas harus disusun terlebih dahulu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com