Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Pemerintah Bantu Pekerja Migran Dinilai Kalah Cepat dari LSM

Kompas.com - 09/05/2020, 16:23 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Manager Union Migrant (UNIMIG) Indonesia di Taiwan, Yuherina Gusman mengkritik respons pemerintah RI dalam menangani persoalan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan.

Yuherina menilai respons pemerintah Indonesia lebih lambat dibandingkan Departemen Tenaga Kerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Taiwan.

"Dari pengalaman kami sejauh ini yang responsnya cepat dan yang banyak memberikan bantuan itu kalau enggak dari Depnaker Taiwan, dari LSM Taiwan, nah jadi dari pemerintah sendiri kami merasakan responsnya kurang cepat," kata Yuherina dalam sebuah diskusi, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga: 34.000 Pekerja Migran Akan Pulang ke Indonesia, Ini Langkah Pemerintah

"Walaupun pada akhirnya direspons, tetapi biasanya lebih ke hal-hal yang sifatnya birokratik," sambung dia.

Yuherina mencontohkan, pihaknya bersama LSM lokal pernah menyelamatkan anak buah kapal (ABK) di suatu daerah di Taiwan.

Sama dengan yang terjadi di kapal China baru-baru ini, ABK asal Indonesia itu juga diduga mengalami pelanggaran HAM seperti kelebihan jam kerja, gaji tak layak dan sebagainya.

Menurut Yuherina, saat itu ia sudah menghubungi Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei selaku kantor perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Taiwan.

Namun respons KDEI justru sangat lambat.

Baca juga: Pemerintah China Diminta Pastikan Pemilik Kapal Penuhi Hak-hak Pekerja Migran Indonesia

"Yang langsung turun ke lapangan itu justru LSM lokal karena mereka lebih paham situasi di lapangan seperti apa," katanya.

Yuherina berharap ke depannya pemerintah RI bisa lebih responsif dalam menanggapi dan membantu para pekerja migran.

Apalagi di masa pandemi virus corona Covid-19 ini, menurut dia banyak pekerja migran yang terdampak dan membutuhkan bantuan.

"Saya ingin di sini mengimbau terutama kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih perhatian lagi dengan pahlawan devisa kita yang tersebar di berbagai tempat di luar negeri," ujar Yuherina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com