Badan Restorasi Gambut: Riau Provinsi Paling Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kompas.com - 08/05/2020, 18:24 WIB
Ilustrasi Kebakaran Hutan. ShutterstockIlustrasi Kebakaran Hutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil pantauan Badan Restorasi Gambut (BRG) selama April hingga Mei ini menemukan, tiga provinsi riskan mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Ketiga provinsi itu dinyatakan rawan karena berdasarkan analisis BRG, tanah gambut di daerah tersebut kering.

"Mohon kita harus waspadai di tiga provinsi, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat," kata Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG, Haris Gunawan, dalam konferensi pers online bersama BNPB, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Prediksi Puncak Kemarau pada Agustus, BMKG Ingatkan Bahaya Karhutla di Daerah Ini

Dari tiga wilayah itu, kata Haris, wilayah yang potensi kebakaran hutan dan lahan-nya paling tinggi yakni Provinsi Riau.

Setidaknya, ada enam kabupaten yang diprediksi rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan selama 10 hari ke depan.

Keenamnya yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Siak, Indragiri Hilir, dan Pelalawan.

Setelah Riau, Kalimantan Barat menjadi provinsi urutan kedua yang paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau bicara periode jangka pendek Mei ini, kita coba fokus di 2 provinsi ini minimal sampai bulan Mei," ujar Haris.

Ia mengatakan, dibandingkan tahun 2019, angka kebakaran hutan dan lahan di empat bulan pertama tahun 2020 sedikit lebih kecil.

Baca juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi pada Agustus

Namun, data menunjukkan bahwa tren kebakaran hutan dan lahan akibat keringnya tanah gambut lebih besar potensinya terjadi di tahun ini.

Oleh karenanya, menurut Haris, upaya restorasi gambut di titik-titik rawan harus ditingkatkan.

"Apapun kondisinya memang restorasi gambut adalah kerja-kerja berat, kerja yang komprehensif satu kesatuan banyak pihak," kata Haris.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X