Buruh Nilai Aturan soal Boleh Tunda Bayar THR Bukti Kegagalan Menaker

Kompas.com - 08/05/2020, 12:55 WIB
Ilustrasi THR ShutterstockIlustrasi THR

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Kami secara organisasi menolak SE Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 karena SE tersebut justru memberi celah kepada pengusaha untuk menunda atau tidak membayar THR kepada buruh," kata Ketua Umum FBLP Jumisih dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Jumisih menyebutkan, Menaker Ida Fauziyah tak bisa belajar dari kegagalan pemerintah yang tak mampu mengantisipasi terjadinya gelombang PHK saat pandemi Covid-19 mendera.

Baca juga: Soal THR Boleh Ditunda, Buruh Nilai Kapabilitas Menaker Rendah dalam Lindungi Hak Karyawan

Padahal, saat gelombang PHK terjadi, Menaker telah menerbitkan SE bernomor M/3/HK/04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani pada 17 Maret 2020.

Dengan merujuk fakta adanya gelombang PHK tersebut, Jumisih pun menuding Menaker tak mampu melihat kenyataan di lapangan.

"Menaker begitu enggan dalam melihat kenyataan bahwa kepemilikan sumber daya ekonomi tidak bisa diimbangi dengan himbauan-himbauan tanpa ketegasan," kata Jumisih.

Menurut dia, selama ini perusahaan terus berdalih terkendala cash flow dalam pembayaran hak-hak buruh.

Baca juga: Menaker Perbolehkan Perusahaan Tunda Pembayaran THR Karyawan

Hal itu diperparah dengan sikap negara yang seakan-akan sekadar duduk manis tanpa mengintervensi perusahaan untuk melakukan pembuktian adanya kendala cash flow.

Jumisih menuturkan, tidak logis jika perusahaan yang sudah meraup untung bertahun-tahun dari keringat buruh justru kehilangan kemampuan finansialnya hanya karena berhenti berproduksi selama satu bulan lebih.

Di sisi lain, dengan adanya kebijakan diperbolehkannya perusahaan menunda pencairan THR, maka hal itu sebagai tindakan diskriminasi negara terhadap buruh.

"Selayaknya, negara tidak melakukan diskriminasi kepada buruh. Apalagi buruh perempuan yang sudah banyak menjadi korban dari dirumahkan selama pandemi tanpa perlindungan upah," ujar dia.

Baca juga: LBH Jakarta: THR Kerap Jadi Alat agar Perusahaan Tak Bayar Pesangon

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

Kena Serangan Jatung, Pria Ini Andalkan JKN-KIS untuk Berobat Rutin

Nasional
Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Wujudkan Pertanian Alami, Badan Restorasi Gambut Dukung SLPG

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Kasus Suap Proyek Kementerian PUPR Hong Artha

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Satgas Covid-19: Sebaiknya Cepat Pulang, Jangan Nongkrong Dulu

Nasional
Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Nasional
Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Anggota DPR Nilai Pendanaan Operasi pada Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Tak Sesuai UU

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Satgas Covid-19 Minta Pemda Waspadai Munculnya Klaster Pengungsian

Nasional
Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Ini Kronologis Penggunaan Helikopter Firli Bahuri yang Berujung Pelanggaran Etik

Nasional
'Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19...'

"Pandemi Belum Selesai, DKI Jakarta Belum Aman dari Covid-19..."

Nasional
Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Satgas Covid-19: Kampanye yang Kumpulkan Massa Dilarang!

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Satgas Covid-19: Jangan Tunggu 5.000 Kasus Per Hari untuk Disiplin

Nasional
Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X