Empati untuk Buruh di Tengah Pandemi

Kompas.com - 08/05/2020, 12:36 WIB
Sejumlah pekerja mengikuti rapid test atau pemeriksaan cepat COVID-19 di Aula Serba Guna Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Jumat (1/5/2020). Kemnaker melakukan rapid test COVID-19 terhadap 1000 pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional sebagai bentuk kepedulian pemerintah saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah pekerja mengikuti rapid test atau pemeriksaan cepat COVID-19 di Aula Serba Guna Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Jumat (1/5/2020). Kemnaker melakukan rapid test COVID-19 terhadap 1000 pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional sebagai bentuk kepedulian pemerintah saat pandemi COVID-19.

SUASANA Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2020 terasa berbeda. Tahun ini, buruh sedang berada dalam tekanan karena banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terimbas pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Mengutip pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di provinsi ini saja ada 5.348 pekerja dari 210 perusahaan terkena PHK dan 32.365 dari 555 perusahaan dirumahkan.

Jumlah ini baru sampai April dan buruh yang akan terkena PHK boleh jadi akan bertambah andai pandemi Covid-19 berlarut-larut.

Kalaupun pandemi berhenti, roda bisnis perusahaan belum tentu berputar kembali. Artinya, PHK sudah pasti bakal berlanjut.

Tak cuma mereka yang kena PHK, buruh yang masih bekerja juga rentan terpapar Covid-19.

Hal ini bukan karena perusahaan yang lalai menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah diatur pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia.

Namun, ada banyak faktor yang bisa membuat seorang buruh terkena Covid-19, mulai dari lingkungan, atau kontak dengan orang di luar pabrik, atau perilaku yang tidak menaati anjuran pemerintah, seperti mengenakan masker dan menjaga jarak fisik.

Sayang, nasib buruh yang masih bekerja tak kalah tragis dibanding mereka yang kena PHK atau dirumahkan.

Buruh yang berada pada situasi ini acapkali dikucilkan dan dijauhkan dari komunitasnya.

Kita bisa melihat, mendengar, dan membaca informasi bahwa tak cuma yang positif, buruh-buruh yang bekerja pada pabrik di mana terdapat kawannya yang terpapar Covid-19 mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur (terutama Surabaya dan Mojokerto) turut dikucilkan seolah mereka adalah pesakitan atau berbuat kejahatan.

Kita seolah tak mau tahu dan tak mau peduli dengan perasaan para buruh tersebut. Padahal, mereka juga tertekan dan anggota keluarganya terimbas hingga bisa kehilangan pekerjaan serta penghasilan.

Beberapa di antara buruh bahkan ada yang meninggal dunia, bukan karena semata Covid-19, namun akibat stres berkepanjangan yang terus menggerus daya tahan tubuhnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X